Kelompok Tani Mengeluh Lahan 171 Hektare Belum Bisa Digarap

Kelompok Tani Mengeluh Lahan 171 Hektare Belum Bisa Digarap

CYBER88 | Sumsel -- Terkait SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK 10408/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL,0/12/2019. 

Kelompok Tani  Mengeluh Lahan 171 Hektare diduga belum disosialisasikan langsung ke sebahagian Petani untuk di kelola atau digarap.

Saat dimintai keterangan oleh cyber88, Lela Wati, Kepala UPTD KPH Dinas Kehutanan Wilayah Bukti Nanti Martapura, Oku Timur, mengatakan, 

"Terkait SK menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI pada lahan 171 hektare di dalam lahan Hutan Produksi  (HP) bahwa lahan itu sudah ada dan sudah diberikan kepada petani untuk dikelola sesuai petunjuk SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujarnya.

Namun kata Lela, jikalau ada kelompok tani atau petani yang sampai saat ini belum mengetahui letak lahannya, sehingga belum digarap maka saya akan perintahkan KPH setempat untuk terjun ke lapangan bersama petani. Dengan tujuan akurasi letak lahan.

Selanjutnya Lela mengatakan, mengelola lahan harus benar-benar petani yang bersangkutan.

Keluhan petani tersebut terungkap atas jeritan kelompok yang tergabung di dalam Gapoktan hut Pakuan Jaya, Kec. BP Peliung, Kab Oku timur, Sumsel.

Mewakili anggotanya, Suryadi didampingi pengurus Ashari, mengatakan, lahan tersebut sangat diharapkan petani, sesuai dengan yang tertuang di dalam SK menteri  seluas 171 hektare pada kawasan hutan produksi tetap (HPT) Kec BP. Peliung, Kab Oku timur, Sumsel, sampai kini belum disosialisasikan secara langsung ke pada petani yg bersangkutan untuk diketahui letak lahan.

"Kami tidak dapat mengelola lahan, tolong ditunjukkan lahan tersebut, karena petani yang hidup di sekitar hutan produksi ini butuh kehidupan dan mohon keterbukaannya bagi semua pihak yang terkait dan yang berwenang," tutur Suryadi kepada Cyber88, (17/11/2021).

Karena menurut Suryadi, di dalam SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI no. 10408/MENLHK-PSKL/PSL.O/12/2019. Tentang:  pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada gabungan kelompok tani hutan Pakuan jaya, seluas 171 hektare pada kawasan hutan produksi tetap didesa negeri Pakuan kec buay pemuka peliung kab Oku timur Sumsel.

Kembali dijelaskan Suryadi, lahan tersebut benar-benar ada dan tidak sengketa, namun sampai hari ini belum disosialisasikan keberadaan lahan ke petani, terkait lahan 171. 

"Sehinga kami tidak dapat mengelola lahan seperti yang dimaksud pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI," jelas Suryadi. [Edy Faherul Kori]

Komentar Via Facebook :