Penyerahan Tiga Dokumen DOB ke MRPB, Pemkab Raja Ampat Tempuh Jalur Lex Specialist

Penyerahan Tiga Dokumen DOB ke MRPB, Pemkab Raja Ampat Tempuh Jalur Lex Specialist

Penyerahan Tiga Dokumen DOB ke MRPB

CYBER88 | Raja Ampat- Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terus gencar dilakukan.setelah beberapa pekan lalu Pemerintah Daerah menyerahkan 3 dokumen DOB kepada Komisi II DPR-RI di Kampung Waigama Distrik Misool Utara. Rabu, (24/11/21).

Kali ini, Pemerintah daerah Raja Ampat menempuh jalur Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendorong 3 DOB yang mana, 3 dokumen tersebut telah diserahkan sebelumnya di Komisi II DPR-RI.

Dalam UU Otsus sebagaimana telah direvisi nampaknya memberi peluang besar bagi pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat tertuang dalam pasal 76 UU Otsus Papua 2001 berbunyi:

"Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang". 

Sementara, dalam revisi UU perubahan, Pasal 76 terdiri atas lima ayat, Ayat 3 Pasal 76 menyatakan bahwa pemekaran dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Meski demikian, dalam ayat 4 ditegaskan bahwa pemekaran harus memberi ruang untuk orang asli Papua (OAP). Berikut ini bunyi pasalnya:

(1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

(2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.

(5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dengan adanya landasan UU inilah, Pemerintah daerah melalui Setda Bagian Pemerintahan menyerahkan 3 Dokumen kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

Kabag Pemerintahan Kab. Raja Ampat, Nur Albi Basyir Umkabu saat ditemui 
di ruang kerjanya pagi tadi menyatakan, 3 Dokumen DOB di Raja Ampat telah diserahkan kepada MRP Papua Barat.

Bahkan kata dia, MRPB juga sudah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan usulan masyarakat Raja Ampat dalam mendorong daerah Otonomi Baru (DOB) di Raja Ampat.

"Iya, kemarin kita sudah serahkan 3 dokumen DOB ke MRP. 3 dokumen itu adalah Raja Ampat Selatan,Raja Ampat Utara dan Raja Ampat Tengah,dan Alhamdulillah MRP juga sudah mengeluarkan rekomendasi," ujar Albi.

Albi juga menerangkan, saat ini dokumen tiga DOB yang diusulkan nyaris rampung, mulai dari pelepasan tanah, Surat Keputusan (SK) Bupati dan juga Surat Keputusan (SK) Gubernur. Dokumen-dokumen ini merupakan variabel yang disyaratkan dalam UU nomor 32 tahun 2004.

Kendati demikian,Lanjut Albi,kita bisa menempuh jalur UU Otsus yang lex Specialis. Kata dia.

UU Otsus yang baru ini merupakan peluang besar bagi kita (Pemerintah daerah) di Papua Barat untuk mendorong DOB.

Dikatakan, ada satu dokumen DOB yang saat ini masih dalam upaya untuk dilengkapi.jika berdasarkan UU 32 tahun 2004 yakni salah satu syarat DOB  harus melalui tahapan kajian akademik.

Kaitanya dengan perihal tersebut, Albi menerangkan bahwa berdasarkan arahan MRP, harus ada penyesuaian dengan UU Otsus yang baru.

Untuk diketahui, dari 3 Berkas Usulan DOB yang telah diserahkan, ada satu DOB yang belum memiliki kajian Akademik,yakni Daerah Otonomi Baru Raja Ampat Tengah.

Kendati demikian, Albi menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya untuk merampungkan perihal tersebut.

Komentar Via Facebook :