KPM BPNT di Sumedang Keluhkan Kuantitas dan Kualitas Komoditi, Pemerhati : Agen agar Tidak Sembarangan Dalam Memilih Suplayer 

Para Pekerja di PT Jayavaindo Mulya Utama Sedang memaketkan Komiditi BPNT

CYBER88 | Sumedang -- Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait regulasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan teranyar Kemensos mengeluarkan Permensos Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, namun di lapangan banyak ditemukan penyimpangan yang cukup komplit dan seolah belum bisa ditemukan benang merahnya. 

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cyber88 Jawa barat diberbagai wilayah Kabupaten Kota di Jawa barat, temuan temuan terkait penyimpangan program sembako ini yakni dari mulai agen atau E-Warong serta suplayer yang tak memenuhi kriteria yang ditentukan, hingga terjadinya harga sembako yang cenderung lebih mahal di e-Warong. Hal itupun bukanlah hal yang baru.

Tak hanya itu, ada juga pihak – pihak yang berkaitan dalam program penanganan kemiskinan ekstrim ini berusaha memposisikan diri menjadi bagian dari program ini untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Berbagai cara dan dalih merekapun berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Bahkan tak sedikit pihak – pihak itupun berusaha untuk mendapatkan fee dari pihak penyalur.

Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Tim Cyber88 Jabar kembali menemukan berbagai dugaan penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait penyaluran program sembako ini. Selain KPM menerima komoditi sudah dalam bentuk paket dari e-Warong sehingga tidak dapat memilih komiditi yang diinginkannya, harga pun saat dibandingkan dengan warung biasa ternyata lebih mahal.

Parahnya lagi, keberadaan sejumlah Agen atau e-warong juga merupakan e-warong musiman atau dadakan yang melakukan transaksi jual beli saat penyaluran program ini. Keberadaan e-warong bukanlah pedagang sembako murni yang memang memiliki penghasilan lain dalam kesehariannya berdagang. 

Diketahui, sejumlah e-warong dadakan itu komoditinya disuplai oleh Suplayer dari PT. Jayavaindo Mulya Utama milik H. Yanyan. Mereka pun mengaku mendapatkan kiriman barang sudah dalam bentuk paket.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari beberapa pihak, disinyalir perusahaan tersebut merupakan Suplayer tunggal di wilayah Kota Tahu ini. 

Menurut keterangan sejumlah KPM yang mengeluh, permasalahan yang kerap terjadi, selain hal tersebut diatas juga menurutnya kwalitas dan kuantitas barang yang didapat oleh mereka.

"Terus terang pak, sebenarnya saya juga merasa heran dengan yang namanya pembagian BPNT itu, Kalau saja saya kalkulasikan semua nilai jual barang yang diterima oleh saya itu tidak mencapai angka 400 ribu, “Ucap Euis salah satu KPM di Desa Mekarbhakti yang mencurahkan kekesalannya pada cyber88.co.id, Rabu (12/01/21).

"Penerimaan kemarin saya hanya menerima Beras 20 kg, Daging sapi campur gajih 1 Kg, Telor 25 Biji, ditambah Kentang 1 Kg, dan Kacang hijau 1/4 Kg, “Tambah dia.

Sama halnya dengan yang dikatakan KPM lainnya yakni Agus dan Asep warga Desa Cigendel yang mengatakan setiap menerima bantuan sudah berupa paket sembako sehingga tidak bisa memilih jenis komoditi lainnya

"Pada dasarnya sama pak, setiap kami terima bantuan itu sudah berupa paket sembako, Jadi kami sendiri tidak bisa memilih jenis makanan lainnya. Padahal setahu kami, pak Jokowi juga mengatakan bahwa para penerima bantuan itu, bisa bebas memilih dan memilah jenis jenis makanan yang memang dibutuhkan oleh kami di E Warung, “Ungkapnya. 

“Yang penting makanan yang kami pilih itu sesuai dengan referensi yang telah ditetapkan dalam BPNT ini, dan pengambilannya juga bisa secara bertahap, "Imbuh dia.

Untuk menyikapi lebih jauh terkait adanya berbagai temuan termasuk terjadinya pemaketan, Tim Cyber88 pun, Rabu (12/1) menyambangi Kantor PT Jayavaindo Mulya Utama yang berada di Jln Parakan Muncang - Simpang, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Namun sayangnya pemilik perusahaan tersebut tak berhasil ditemui.

Di gudang milik H.Yanyan ini nampak sejumlah pekerja yang tengah memaketkan komoditi yang akan didistribusikan ke e-Warong. Barang barang yang menjadi komiditi dalam program sembako ini dikemas sedemikian rupa.

Jum’at (14/1) Tim Cyber88 berhasil menemui H.Yanyan sebagai pemilik PT Jayavaindo Mulya Utama di kantornya dan mengatakan, pihaknya telah melakukan perannya sebagai Suplayer sudah sesuai Pedum. 

"Secara prosedur saya ini sudah benar pak, kami menjual barang barang tersebut sudah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Penjualan semua barang barang itu berdasarkan pasar, kalau memang lagi tinggi harganya saya jual juga dengan harga tinggi, “Katanya.

Ia pun menguraikan, menjual beras diharga Rp.11 Ribu per kilonya, sedangkan untuk Telur Rp.33 ribu Per kilo, Daging sapi Rp.130 ribu, dan kentang Rp.18 ribu, serta kacang hijau Rp.20 ribu per kilo.

Ditanya terkait ketentuan sebagai suplayer ia mengatakan, "Secara rekomendasi dari Dinsos sendiri mengenai usaha saya ini tidak ada, tapi Dinsos sudah tahu akan usaha saya ini.

Banyak yang sudah datang ketempat usaha saya ini, dari mulai BPK, Dirjen Industri kecil menengah Pangan, serta Wartawan, semuanya hampir sama bertanya seperti bapak bapak ini, dan semuanya saya hadapi langsung, karena saya merasa usaha saya ini syah syah saja, "Pungkasnya.

Menyikapi hal tersebut, Pemerhati Sosial Pedesaan mengingatkan kepada para agen BPNT agar tidak sembarangan dalam memilih suplayer dalam memasok komoditi terutama beras. Apalagi Suplayer yang melakukan pemaketan komoditi.

Dalam penyaluran bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khusus untuk masalah beras, Sambung dia, harus dari suplayer yang sudah memiliki izin dari Kementan (Kementerian Pertanian). Dan salah satu bentuknya harus ada labelisasi di dalam karung beras tersebut.

Ia menjelaskan proses bisnis pengelolaan serta pelaksanaan Program Sembako harus sesuai dengan 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

Sementara Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT, Akademisi ini juga menjelaskan harus mengacu pada 4 prinsip umum, yaitu: Pertama mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM, Kedua, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.

Kemudian, mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM dan Keempat memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

“Jadi dalam hal ini pihak pihak terkait yang berperan memonitoring dan mengontrol terjadinya penyimpangan harus segera melakukan kroscek ke lapangan terutaman Tim Koordinasi (Tikor) yang didalamnya ada Aparat Penegak Hukum, “Ujar dia. (Tim Cyber88 Jabar)