Ada Dugan Pungli pada Penyaluran BPTN di Desa Margamukti Pangalengan, KPM Dibully Ketua Kelompok

Ada Dugan Pungli pada Penyaluran BPTN di Desa Margamukti Pangalengan, KPM Dibully Ketua Kelompok

CYBER88 | Bandung -- Sejumlah Keluarg Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat Keluhkan adanya Pemungutan sejumlah uang saat pencairan.

Menurut keterangan Beberapa penerima manfaat, untuk satu paket sembako yang diterimanya mereka diminta uang sejumlah Rp.15 ribu oleh Ketua Kelompok. Saat pencairan yang dirapelkn dari bulan September hingga Desember mereka pun harus merogoh koceknya Rp.60 ribu untuk 4 paket pencairan.

Meskipun mereka merasa keberatan, namun merekapun tak bisa berbuat apa - apa lantaran sebelumya telah dibuat kesepakatan dengan kelompok yang memfasilitasi pencairan BPNT. Terkait kesepakatan, mereka hanya bisa mengikutinya.

Sebenarnya berdasarkan pengakuan mereka, para penerima manfaat merasa heran saat pencairan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di pegang oleh Kelompok yang katanya dibentuk oleh RW - RW dengan dalih bertujuan untuk membantu KPM dan E-Warong.

Tak hanya itu, katanya, mereka pun mendapatkan Sembako dengan cara dipaket dan tidak bisa memilih komoditi yang diinginkan. Untuk pencairan di bulan Desember dilakukan dua kali.

Di bulan Desember mereka mendapatkan beras sebayak 40 Kg, telur 60 butir dan apel 16 biji dan di bulan Januari 2022 kembali mendapat Komoditi lainnya berupa daging dan ikan.

Salah satu KPM pun mengungkapkan saat dirinya menyampaikan keluh kesah pada Tim Media dirinya mendapatkan tegoran dari pihak ketua kelompok. 

Dalam rekaman yang didapat Tim Media, seorang perempuan itu seolah membully KPM yang mengungkapkan keluh kesahnya pada Tim Media.

Perempuan itu pun menyebut uang yang dipungutnya itu sebagai jasa ongkir paket sembako dengan nada yang sangat kecewa apa yang dilakukannya diketahui oleh media.

Salah satu warga Desa Margamukti yang bekerja di salah satu e-Warong, membenarkan adanya keharusan setiap KPM membayar uang sebesar Rp.15 ribu merupakan biaya mobilisasi atau Ongkir. Hal itu katanya yang dia ketahui berdasarkan hasil musyawarah dengan para penerima manfaat. 

Sementara menurutnya kalau dari agen yang dia ketahui hanya meminta Rp.5 ribu.

Terkait pemaketan, tambah dia, itu sudah dipaketkan oleh pihak Suplayer dan E-Warong hanya menyalurkan.

Berdasarkan penelusuran Tim Media, diketahui, penyaluran BPNT di Desa Margamukti Dilakukan di 5 E-Warong yang tersebar di beberapa lokasi.

E-Warong tersebut yakni, milik Eti yang berada di Kp Panyindangan RW 01, kemudian milik Asep di Kp Sukamenak yang juga  bagian dari RW 01.

Lalu, e-Warong milik Heri Maryana di Kp.Cipanas, e-Warong milik Iwan Jaenal di RW 11 dan e-Warong milik Dadan yang ada di RW 18.

Kelima e-Warong tersebut melayani sejumlah 1200 KPM di wilayah Desa Margamukti.

Menyikapi carut marutnya penyaluran program BPNT yang tak mengikuti Permensos No 5 tahun 2021 di wilayah Desa Margamukti apalagi diduga terjadi Pungutan Liar (Pungli), IS tokoh masyarakat Pangalengan berharap semua pihak terkait yang punya kewajiban memonitoring program ini segera turun ke lapangan supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan.

Akademisi ini pun mempertanyakan peran mereka termasuk pemerintahan desa setempat yang tak boleh abai dengan adanya kejadian ini.

IS menjelakan, terkait adanya pemaketan bukan berdasarkan permintaan KPM tak bisa dibenarkan apalagi sudah dipaketkan oleh pihak Suplayer. 

"Itu sudah diatur dala pasal 8 Permensos No 5 tahun 2021, "Terang dia.

Ia pun menjelaskan, E-Warong harusnya menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM. 

Jadi E-Warong dilarang menjual bahan pangan dalam bentuk paket, "imbuh dia.

Ia pun menyoroti KKS yang dipegang oleh pihak yang mengaku Ketua Kelompok yang seolah membantu KPM dan melakukan penggesekan, Menurutnya itupun tidak dibenarkan karena PIN pada KKS sifatnya privasi.

Terkait permintaan sejumlah uang berdalih adanya kesepakatan dengan para KPM, ia menandaskan bahwa kesepakatan yang dibuat melabrak aturan itu batal secara hukum.

"Itu pungli dan pihak Penegak hukum harus turun, "Tegasnya.

Ia mengingatkan, E-warong yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8 Permensos no 5 tahun 2021 dikenakan sanksi administratif berupa penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program Sembako termasuk Suplayernya. (Tim)

Komentar Via Facebook :