Warga Kasokandel Soroti Kinerja Pemdes Terkait Transparansi yang Diduga Kurang Kerjasama Antara Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat

CYBER88 | Majalengka -- Sejumlah masyarakat di lingkungan Desa Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka soroti kinerja Pemdes dalam transparansi di bidang pembangunan, Kamis (8/9).

Berdasarkan data yang dihimpun cyber88.co.id, warga menganggap setiap pembangunan yang berada di wilayah Desa Kasokandel tidak ada transparansi dan kerjasama.

Seperti yang dikatakan salah satu warga kepada cyber88, dirinya menuturkan bahwa setiap pengerjaan bidang pembangunan seharusnya melibatkan berbagai pihak seperti lembaga desa dan tokoh masyarakat.

"Hal itu dilakukan agar masyarakat desa tidak mengandung unsur kecurigaan. Dalam setiap pembangunan seharusnya ada kerjasama antara lembaga desa dan tokoh masyarakat guna mensukseskan pembangunan di Desa Kasokandel dalam meningkatkan segi pelayanan salah satunya kerjasama antara lembaga desa, tertib administrasi, dan transparansi," ujar warga yang tidak ingin disebut namanya itu.

Masih kata warga, "Seperti halnya dari beberapa proyek menggunakan angaran bantuan yang bersumber dari dana desa dalam pengerjaan gorong-gorong di jalan Cangkore arah Leweung Jengkol tepatnya di Blok F tidak ada musyawarah ke pihak lembaga desa dan tokoh masyarakat."

"Seharusnya ketika bantuan telah diterima oleh pihak Pemdes, sebelum pelaksanaan itu terlebih dahulu dimufakati bersama pihak lembaga desa agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat," terangnya.

"Bahkan baru-baru ini Pemdes sedang melaksanakan proyek Rehab tembok pembatas halaman desa yang bertempat di depan kantor balai desa. Dalam pelaksanaan itu juga tidak ada musyawarah dengan pihak lembaga desa, sedangkan yang jadi sorotan masyarakat adalah anggaran tersebut dari mana, apa lagi tidak ada papan informasi keterangan anggaran untuk kegiatan tersebut," ungkapnya.

Berbeda yang disampaikan warga lainnya, pada Cyber88, dirinya mengatakan, Bahkan ada sarana bangunan ruko di tanah titisara atau tanah desa, itu tidak jelas dalam  pendapatanya, termasuk dalam perizinannya ,yang bertepatnya di Blok A, kamipun ingin tau kejelasan dari pihak Pemdes.

"Kami selaku warga di lingkungan Desa Kasokandel  menunggu kejelasan dari pihak Pemdes yang dipimpin Kades Kusno," ujarnya.

Sementara itu Kusno sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa hal yang disampaikan warga itu tidak benar, di setiap akan melaksanakan pembangunan saya sesuaikan dari hasil awal melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan pihak BPD, LPM.

"Itu mah dianya saja yang tidak hadir di Musdes," cetus Kades ketika dihubungi via WhatsApp, Kamis (8/9/2022).

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, Adapun dari pelaksana proyek jalan di Blok Cangkore-Leuweung Jengkol, yang sekarang sudah beres itu dari anggaran dana desa di tahap ke ketiga, dengan total anggaran kurang lebih 51 juta rupiah, saya selalu melibatkan lembaga desa.

"Kalau pelaksanan proyek rehab tembok badan desa yang bertempat di halaman kantor Balai desa itu  anggarannya dari Banprov dengan total anggaran 49 juta rupiah, dan kami membentuk Tim TPK yang diketuai Guru Dede dari pihak LPM," ungkap Kusno.

"Kalau mengenai tanah titisara yang ada rukonya itu di belakang pom bensin silahkan saja bicara ke pihak BUMDes, Dia yang mengelolanya saya tidak tahu, kalau terkait izinnya yah pasti ada," pungkasnya. [Tatang]