Ironis, Kadis BPMD Kab. Cirebon Jawab Tidak Tau Berapa Desa Yang Hadir Dalam Acara Di Yogya.

CYBER88 I Cirebon - Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) melaksanakan audensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Acara diselenggarakan di Ruang Rapat DPMD, Kamis 22/9/22.

Hadir dalam audensi tersebut Ketua Umum PWCR Sudarto yang didampingi Sekretaris Umum, Kepala Divisi Investigasi Edi Hunter beserta anggotanya, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Kahumas) Sana, dan Bidang Liputan Hata.

Kehadiran PWCR di terima langsung oleh Kepala DPMD Drs. Erus Rusmana,M.Si di dampingi oleh Kabid Desa Aditya Arif Maulana dan 2 staf DPMD lainnya 

Di dalam acara tersebut terjadi dialogis seputar pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa tahun 2022 untuk 412 desa di Kabupaten Cirebon

Yang menjadi pokok persoalan adalah dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur Desa di selenggarakan di Yogyakarta dan pesertanya dari 412 Desa tidak di ikut sertakan semua, sehingga menimbulkan kecemburuan dari pihak yang tidak di ikut sertakan dan pada akhirnya menimbulkan tanda tanya besar dari kalangan masyarakat.

Saat PWCR menanyakan berapa Desa yang turut serta dalam acara program peningkatan aparatur Desa di Yogya, pihak BPMD melalui Kadis Erus Rusmana mengatakan, tidak tau persis.

Menurutnya alasan tersebut pihaknya tidak menerima laporan dari pihak penyelenggara, sehingga tidak mengetahui berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir, " ujarnya

Ditempat yang sama, Ketum PWCR Sudarto mengatakan, jika pelaksanaan tersebut di luar Kabupaten Cirebon, tentunya sangat disayangkan, sebab menurutnya tidak memberi kontribusi apapun bagi bisnis perhotelan di Kabupaten Cirebon, padahal jika penyelenggaraan tersebut di Kabupaten Cirebon tentunya uang pajak akan kembali ke Pemda, dan dapat di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat Cirebon.

"Kenapa pelaksanaan Penguatan kapasitas untuk aparatur desa saja harus di Yogya yang tentunya tidak memberikan kontribusi pajak kepada Pemkab Cirebon, coba jika di Cirebon, tentu pajaknya akan diterima lagi oleh Pemda yang tentunya akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon," pungkas Sudarto.

Audensi hanya berlangsung kurang lebih 30 menit, mengingat tidak banyak  yang di persoalkan, sehingga di lanjutkan dengan ramah tamah.

Menanggapi jawaban tersebut, Sekertaris Umum (SEKUM) PWCR Suhendi merasa tidak puas dan menganggap masih ada kejanggalan dari hasil jawaban tersebut, pasalnya sangat ironi, seorang Kadis BPMD yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, namun tidak tau berapa Desa yang hadir di Yogya.

" Saya merasa belum puas atas jawaban Pak Kadis BPMD, sebab logikanya dari BPMD pasti hadir, karena penguatan kapasitas aparatur desa adalah tugasnya," tutur Suhendi.

Atas ketidak puasan tersebut, Sehendi mengatakan, akan melakukan audensi dengan pihak terkait, dan setelah itu tidak menutup kemungkinan akan meminta pendapat dengan Kejaksaan Negri Sumber, agar persoalan tersebut terang benderang,"  pungkasnya. (Hadi)