Badko HMI Jabar Gelar Diskusi Meminimalisir Isu Politik Identitas dan Sara Menuju 2024 di Jawa Barat

CYBER88 | Bandung -- Isu politik identitas dan sara nampak nyata telah mengancam Indonesia. Bentuk perpecahan di masyarakat. Untuk meminimalisir isu politik identitas dan sara itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat termasuk cendikiawan, Mahasiswa dan akademisi.

Menyadari kebutuhan peran serta itu, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menyelenggarakan diskusi bertema ‘antisipasi kerawanan isu politik identitas dan sara dalam mewujudkan pemilu 2024 yang harmonis di Jawa Barat’, Sabtu (12/11/2022) di Graha HmI Bandung.

Beberapa pembicara dihadirkan dalam acara diskusi tersebut diantaranya Prof. Muradi guru besar Fisip Unpad. Rifqi Ali Mubarok ketua KPU Jawa Barat dan Abdullah Dahlan ketua Bawaslu Jawa Barat. 

Ketua pelaksana Hilman Hadafi menyampaikan bahwa acara ini dihadiri oleh 100 peserta hybrid dengan harapan bisa memberikan sumbangsih dalam meminimalisir isu pokitik identitas secara khusus di Jawa Barat.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok yang juga narasumber dalam acara tersebut menyampaikan bahwa isu politik identitas yang bersifat negatif akan menimbulkan intoleransi, dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita yang merupakan bangsa toleran, saling menghormati, dan kekeluargaan.

"Dalam hal penanggulangan isu politik identitas ini Abdullah Dahlan lebih menyoroti antisipasi pokitik identitas dan sara melalui gerakan civil society untuk memberikan pendidikan demokrasi bagi masyarajat umum. Politik identitas yang melekat dalam pola pikir seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa hanya dihadapi dengan kekerasan, namun perlu meluruskan pola pikir itu melalui proses pendidikan," ujarnya.

Lanjut dia, Proses pendidikan harus menghasilkan insan yang siap menerima perbedaan. Proses pendidikan tersebut harus dimulai dari rumah tangga, dan pendidikan sejak dini. 

"Akar isu politik identitas dan sara bukan semata mata mengatasnamakan agama, namun juga menjadikan permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan sebagai alasan. Oleh karenanya perlu membuka ruang dialog bagi masyarakat. Serta memasukkan ajaran nilai luhur Indonesia ke mahasiswa yang baru masuk sebelum paham lain masuk ke pola pikir mereka”, tandas Abdullah dahlan tersebut.

Firman Nasution selaku Ketua Umum Badko HmI Jawa Barat, lebih menyoroti penanganan isu politik identitas dan sara melalui usaha bersama seluruh elemen. Keberadaan kelompok fundamentalis sebenarnya dapat dicegah bahkan dihambat dengan meningkatkan kepedulian masyarakat. Oleh karenanya sebagai warga negara yang baik seharusnya seluruh masyarakat harus saling mengenal satu sama lain.

"Kami bersyukur bahwa gerakan kami untuk meminimalisir isu politik identitas dan sara di jawa barat disambut baik oleh berbagai pihak," ucapnya. 

Meski demikian Firman Nasution menghimbau sekali lagi bahwa masyarakat harus selalu bergandeng tangan dalam menangkal isu politik identitas dan sara. Harapannya supaya masyarakat tidak hanya berpangku tangan menyerahkan kepada pemerintah.

"Sejatinya seluruh elemen masyarakat mengutuk gerakan politik identitas dan sara yang tengah berkembang di masyarakat. Selanjutnya perlu adanya langkah preventif secara sistemik dan terintegritas. Oleh karenanya Badan Koordinasi HmI Jawa Barat sepakat dan berkomitmen untuk melawan pokitik identitas dan sara," tegas Firman Nasution dalam keterangan tertulisnya.