Asisten Satu Rangkap Jabatan, Pj Bupati Aceh Utara Seolah Memaksakan, Ada Apa?

CYBER88 | Aceh Utara -- Pejabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP diduga salah mengunakan wewenang dengan menunjuk Asisten 1 Setdakab Aceh Utara, Dayan Albar  sebagai PLT. Direktur PDAM Tirta Mon Pasee Aceh Utara.

Dalam Pengangkatan Dayan Albar sebagai PLT Dirut PDAM diduga telah melanggar Qanun Perumda Tirta Pase Aceh Utara, qanun No.04 tahun 2020, pasal 53 ayat 1, yang berbunyi, apabila sampai berakhir masa jabatan direksi. 

Pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau pejabat struktural Perumda Tirta Pase sebagai pejabat sementara.

Dalam hal ini orang nomor satu di Aceh Utara sudah melakukan hal yang sangat fatal tanpa mengindahkan peraturan yang ada, seakan semena-mena menggunakan kekuasaan yang diembannya untuk menunjukkan PLT Direktur Tirta Mont Pasee untuk memuluskan aksinya bersama kroni-kroninya.

Berdasarkan keterangan sumber, dirinya menyebutkan, aksi yang dilakukan oleh Pj Bupati Secara hukum, jabatan yang diemban Dayan Albar diduga ilegal, jika jabatan tersebut ilegal, bagaimana dengan mengelola keuangan perusahaan ilegal tentu tergolong ilegal juga.

"Secara hukum pengambilan gaji yang bukan haknya dapat digolongkan kedalam katagori korupsi," jelasnya.

Ia menyampaikan, kejanggalan mengudang kecurigaan berbagai pihak, terutama, apa yang membuat tergiurnya asisten 1 menduduki sebagai orang besar di perusahaan daerah tirta mont pasee, apakah akan besarnya proyek puluhan milyar di tubuh PDAM Aceh Utara sekarang ini, sehingga memaksa diri untuk merangkap jabatan dan melabrak aturan.

"Satu lagi jabatan Badan pengawas PDAM Perumda Tirta pase, untuk satu orang hanya boleh satu orang badan pengawas dan sudah berlangsung lama untuk satu orang Direktur di PDAM Tirta Pase tiga orang badan pengawas, maka diduga melanggar PP no.54 tahun 2017 pasal 41 ayat 2, serta PP Kemendagri no.37 tahun 2018, pasal 16 ayat 2," ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan, di badan pengawas boleh dijabat maximal 2 kali, sekarang ketua badan pengawas saja sudah menjabat 4 kali masa jabatannya.

"Sedangkan untuk satu orang Direktur PDAM Tirta Pase, hanya dibolehkan satu orang badan pengawas tapi di PDAM tirta pase, satu orang Direktur tiga orang badan pengawas semua dari PNS, diduga kuat aksi selama ini telah melanggar PP no.54 tahun 2017 pasal 41 ayat 2, dan PP kemendagri No.37 tahun 2018, pasal 16 ayat 2," terangnya.

Selain itu, kata dia, banyak keluhan dari para pegawai di perusahaan plat merah Aceh Utara selama dipimpin oleh Dayan Albar, terutama saat membutuhkan tanda tanggannya, pegawai harus membawa ke kantor Bupati untuk mendapatkan tandatangan yang diperlukan.

"Selama dijabat oleh Dayan Albar, diduga Dayan Albar jarang masuk ke kantor, dalam satu minggu aja tidak satu hari pun masuk, jika ada masuk ke kantor itupun di sore hari," cetus Sumber.

Sementara itu, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi saat dikonfirmasi oleh awak media cyber88 melalui pesan WhatsApp, Jum'at (23/12)  tidak menggubris pertanyaan dan hanya tercentang dua.

Kemudian kami (awak media cyber88) juga mencoba konfirmasi kepada Kabag Humas Pemkab Aceh Utara, Hamdani, dalam pesan singkat WhatsApp Kabag Humas menyampaikan bahwa Pak Asisten 1 hanya sebagai PLT Bukan definitif.

Kemudian ketika menanyakan tentang Qanun Perumda Tirta Pase Aceh Utara, Qanun No.04 tahun 2020, pasal 53 ayat 1 yang berbunyi, apabila sampai berakhir masa jabatan direksi. 

Pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau pejabat struktural Perumda Tirta Pase sebagai pejabat sementara.

Namun, Kabag Humas menyuruh kami (awak media) untuk konfirmasi langsung dengan Sekretaris BKPSDM, Faisal, kemudian media ini mencoba konfirmasi kepada Faisal, namun orang nomor dua di BKPSDM menyatakan bahwa terkait hal tersebut, dirinya tidak tau apa-apa.