Pemenang Tender Diduga Telah di Blacklist, Kabag ULP: Menurut Kejaksaan Tidak Apa-apa

Pemenang Tender Diduga Telah di Blacklist, Kabag ULP: Menurut Kejaksaan Tidak Apa-apa

Kabag ULP Kota Palu Rahmawati (foto/ist)

CYBER88 | Kota Palu - Proyek Pembagunan Gedung Kesenian pada Dinas Pendidikan Kota Palu, di sinyalir menggunakan rekanan/kontraktor yang diduga telah di blacklist. Kabag ULP Kota Palu Rahmawati, Menurut Kejaksaan hal itu tidak apa-apa, Kamis (13/4/2023).

Proyek pembagunan gedung kesenian tersebut di menangkan oleh Cv.Al Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.413.382.225,11 dari pagu anggaran senilai Rp.12.502.440.000,-.

Namun ironisnya Cv.Al Kontruksi diduga telah di blacklist berdasarkan surat dengan Nomor : 600/ 0914.A/SEK.PUPRP, tertanggal 27 desember 2022, perihal “Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam” yang di tandatangani oleh mantan Kadis PUPR Parimo Abd Aziz AM Tombolotutu.

Termuat dalam redaksi surat tersebut yang mana Cv. Al Konstruksi pada tahun anggaran 2022, tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan berupa Peningkatan Jalan di Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan pekerjaan tersebut terselesaikan hanya sebesar 15,86 persen dari nilai kontrak sebesar Rp.6.569.850.000,-.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu H.Hardi, memberikan tanggapan sebagaimana yang telah di lansir media ini pada edisi Sabtu 08 April 2023, mengatakan memang benar yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah Cv.Al Konstruksi, terkait dugaan perusahaan tersebut telah di blacklist, itu ranahnya ada pada ULP Kota Palu, jadi silahkan di konfirmasi ke pihak. ULP

Kepala Bagian ULP Kota Palu, Rahmawati, ketika di konfirmasi media ini di ruang kerjanya pada 12/4/2023, mengatakan hasil verifikasi admintrasi maupun teknik, kami tidak menemukan data bahwa Cv.Al Konstruksi telah di blacklist, dengan cara mengeceknya bisa melalui ling Inaproc.

Terkait dengan Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam dari Dinas PUPR Parimo itu, dari awal kami sama sekali tidak mengetahuinya, sekalipun demikian, itukan baru surat usulan, belum penetapan blacklist.

Berdasarkan Peraturan LKPP No 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bila kontrak sudah berjalan tiba-tiba keluar penetapan blacklist maka kontrak tetap berjalan tanpa harus di putus kontrak.

Hal ini juga sudah kami komunikasikan dengan kejaksaan, memang tidak apa-apa, katanya, karna sanksi tersebut tidak berlaku surut, beber Rahmawati di ruang kerjanya.

Sementara direktur CV.Al Konstruksi Ardiansah, ketika di konfirmasi media ini melalui pesan Whatsapp pada rabu 12/4/2023 mengatakan, iya, surat dari PUPR Parimo, kami terima nanti pada tanggal 19 maret 2023.

Komentar Via Facebook :