Kemacetan Terus Menghantui Kota Jambi, Publik Berhak Tahu Apa Kerja Dishub?
CYBER88 | JAMBI – Persoalan kemacetan lalu lintas di Kota Jambi tampaknya belum bisa dipandang sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan melalui pengaturan kendaraan pada jam-jam sibuk. Terlebih, sebelumnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi pernah mengungkap adanya 20 titik rawan kemacetan berdasarkan hasil survei kepadatan lalu lintas.
Salah satu kawasan yang terus menjadi sorotan masyarakat adalah Simpang Mayang, yang kerap dihadapkan pada kepadatan kendaraan, terutama saat aktivitas masyarakat mencapai puncaknya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas rekayasa lalu lintas dan langkah penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah.
Persoalan kemacetan di Kota Jambi tidak hanya di Simpang Mayang. Keberadaan sejumlah titik rawan lainnya juga membutuhkan perhatian serius agar persoalan lalu lintas tidak terus berkembang menjadi masalah perkotaan yang semakin sulit dikendalikan.
Publik tentu berhak mengetahui apakah 20 titik rawan kemacetan yang pernah diidentifikasi tersebut masih menjadi persoalan hingga saat ini. Jika masih, berapa titik yang telah mendapatkan penanganan konkret dan berapa pula yang belum tersentuh solusi permanen?
Pertanyaan berikutnya menyangkut perencanaan dan penggunaan anggaran penanganan kemacetan. Apakah Dishub Kota Jambi telah memiliki kajian teknis, evaluasi berkala, serta peta prioritas penanganan berdasarkan tingkat kepadatan dan dampak kemacetan terhadap aktivitas masyarakat?
Sebab, pengaturan lalu lintas yang hanya bersifat sementara tidak cukup untuk menjawab persoalan apabila akar permasalahannya tidak dibenahi. Pemerintah daerah perlu menunjukkan langkah terukur, mulai dari evaluasi kapasitas jalan, pengaturan persimpangan, pengawasan parkir, hingga koordinasi lintas instansi.
Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai penanganan kemacetan juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai program, kebijakan, hasil evaluasi, serta penggunaan anggaran publik yang berkaitan dengan pelayanan transportasi dan lalu lintas.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu menjelaskan secara terbuka mengenai kondisi terkini 20 titik rawan kemacetan, termasuk langkah konkret yang telah dan akan dilaksanakan. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya disuguhi pengaturan lalu lintas di lapangan, tetapi juga mengetahui arah kebijakan dan target penyelesaian persoalan.
Persoalan kemacetan adalah bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur. Karena itu, Dishub Kota Jambi perlu mengambil langkah tindak-lanjut dan menguji efektivitas kebijakan, sekaligus memastikan sejauh mana pemerintah hadir menjawab persoalan lalu lintas yang dirasakan masyarakat.(SW)


Komentar Via Facebook :