Cimahi Tunjukkan Kepatuhan Terbaik dalam Pelayanan Publik, Berpotensi Menjadi Model bagi Daerah Lain

CYBER88 | CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi kembali mengukir prestasi membanggakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan meraih penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diberikan pada acara Penganugerahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berlangsung pada Rabu, 4 Desember 2024, di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung. 

Penjabat Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menerima langsung penghargaan tersebut atas capaian Pemkot Cimahi yang meraih skor kepatuhan 96,13, yang menandakan tingkat kepatuhan tertinggi dalam pelayanan publik.

Dengan skor ini, Cimahi berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam kategori Pemerintah Kota se-Jawa Barat, sekaligus menempati peringkat kedua di tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 95,27. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya maksimal berbagai instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Meskipun seluruh daerah di Jawa Barat memperoleh predikat Zona Hijau, anggota Ombudsman RI, Dadan Suharmawijaya, mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. 

Di hadapan para peserta, ia menyatakan bahwa meski banyak daerah telah memenuhi target RPJMD, tantangan baru akan muncul pada 2025 dengan adanya perubahan indikator pengawasan pelayanan publik.

Dicky Saromi, Pj. Wali Kota Cimahi, mengungkapkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi.

 "Kami berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, tetapi juga melampaui harapan masyarakat," tegasnya. 

Dicky menambahkan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari reformasi birokrasi yang diterapkan di Pemkot Cimahi, yang berfokus pada empat dimensi penilaian utama: input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kepatuhan yang tinggi ini menjadikan Cimahi sebagai contoh nyata bagi daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun nasional, bahwa pelayanan publik yang efisien, responsif, dan berkualitas dapat tercapai dengan komitmen yang konsisten dari pemerintah daerah. 

Ke depan, Pemkot Cimahi berharap dapat terus menjaga kualitas pelayanan publiknya dan bahkan meningkatkan angka kepuasan masyarakat dengan selalu berinovasi dan menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama.