Ratusan Guru PPPK yang Lolos Seleksi Resah Dengan Ketidak Sesuaian Data, Dinas Terkait Masih Bungkam

CYBER88 | Bandung Barat - Pengumuman Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025, menuai kontroversi dikalangan peserta yang lolos tahun ini. 

Tidak hanya puluhan tapi ratusan peserta yang dinyatakan lolos periode ini, menyatakan kekecewaannya dikarenakan ketidaksesuaian data pada pengusulan dan kondisi existing non ASN yang diusulkan pada aplikasi SIASN, dan ketika meminta kejelasan kepada pihak-pihak terkait tak kunjung mendapatkan kepastian. 

Berbagai persoalan kesalahan data ditemukan, seperti ketidaksesuaian keahlian, lulusan jenjang pendidikan dll, sebagai contoh ada peserta yang lulusan S1 tapi di biodata dinyatakan lulusan SD dan akan ditempatkan di posisi penjaga sekolah. 

Ada juga di profesi sebagai guru olahraga tapi ditempatkan di posisi operator, jelas ini akan menghambat kinerja daripada para perserta itu sendiri dan jauh melenceng dari cita-cita reformasi pendidikan khususnya di Bandung Barat, selasa(16/09). 

Bagaimana kami akan bekerja dan mengabdi kalau posisi pekerjaan kami nanti jauh dari spesialisasi kami selama ini, keluh salah seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya. 

Dan apakah jenjang pendidikan kami sampai lulus S1 akan diabaikan begitu saja, sementara selama ini kami berusaha menempuh pendidikan yang layak untuk bisa mengajar sesuai dengan standar pendidikan di Indonesia, tambahnya pula. 

Dari hari Jum'at (12/09) kami sudah mencoba mengadukan hal ini kepada pihak Dinas Pendidikan Bandung Barat dan BKSDM, namun sampai hari senin belum ada jawaban yang pasti untuk perbaikan data tersebut, terangnya. 

Pada hari senin kami disarankan untuk mengajukan surat perihal perbaikan data ke Kemenpan RB perihal perbaikan data pada aplikasi SIASN, namun pihak BKSDM KBB tidak menjamin 100% hal ini bisa sesuai dengan yang diharapkan, jelasnya. 

Sampai saat ini kami masih bingung, langkah apa yang harus di tempuh karena dari dinas-dinas terkait tidak ada kejelasan yang pasti dan secara tertulis bisa menjamin hak kami, sementara untuk pemberkasan harus beres tanggal 22 bulan ini, keluhnya pula. 

Intinya kami berharap semua instansi terkait bisa memberikan kejelasan pada nasib kami dan kami mohon bantuan komisi IV DPRD Bandung Barat bisa turun tangan memfasilitasi masalah ini. 

Dinas Pendidikan Bandung Barat menyampaikan kepada cyber.co.id bahwa ini ranah BKSDM, silahkan Bapak koordinasi kesana, kata salah seorang staf Disdik KBB. 
(Yus').