DLH Cimahi Tegaskan Penertiban dan Mitigasi Run Off untuk Cegah Banjir

CYBER88 || KOTA CIMAHI – Bagi warga di sejumlah titik rawan banjir di Kota Cimahi, hujan lebat kini bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan alarm atas rapuhnya tata kelola perkotaan. Genangan yang berulang setiap musim hujan dirasakan sebagai bukti bahwa pembangunan kota belum sepenuhnya berpihak pada daya dukung lingkungan dan keselamatan permukiman di wilayah hilir.

Warga Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan menilai banjir yang kerap menggenangi jalan, rumah, hingga fasilitas umum bukan semata akibat hujan deras, melainkan akumulasi dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhitungkan dampak jangka panjang. Perubahan kawasan resapan di wilayah Cimahi Utara menjadi perumahan padat dinilai telah “memindahkan” risiko banjir ke wilayah yang lebih rendah.

Setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, air dengan cepat mengalir dari kawasan atas menuju permukiman warga tanpa sempat terserap tanah. Saluran drainase yang terbatas tak mampu menampung limpasan air tersebut. Akibatnya, genangan muncul berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari di beberapa titik, mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan serta kesehatan.

Bagi masyarakat, persoalan banjir juga mencerminkan lemahnya pengendalian pembangunan. Banyak warga mempertanyakan bagaimana proyek perumahan dapat berjalan sebelum sistem pengendalian air dan resapan benar-benar siap. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa aspek ekonomi dan investasi kerap lebih diutamakan dibanding perlindungan lingkungan dan kenyamanan warga lama.

Selain itu, penyempitan sungai dan drainase yang terjadi di sejumlah lokasi turut dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Endapan material, bangunan di sempadan sungai, hingga kurangnya perawatan rutin membuat aliran air terhambat. Ketika debit air meningkat, luapan pun tak terelakkan.

Warga berharap penanganan banjir tidak hanya berhenti pada penindakan administratif terhadap pengembang, tetapi juga dibarengi perbaikan infrastruktur drainase, normalisasi sungai, serta pengembalian fungsi ruang terbuka hijau yang nyata. Penanaman pohon, pembangunan sumur resapan komunal, dan penataan kawasan hulu dinilai harus segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat di hilir.

Dari sudut pandang publik, banjir di Cimahi bukan sekadar persoalan teknis run off, melainkan ujian konsistensi pemerintah daerah dalam menata kota secara berkelanjutan. Tanpa pengawasan ketat dan perencanaan lintas wilayah yang matang, warga khawatir genangan akan terus menjadi “langganan tahunan” yang harus diterima sebagai konsekuensi pembangunan.

Ke depan, masyarakat menuntut agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menempatkan keselamatan lingkungan dan warga sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dokumen perizinan. (Dip)