Pemkab Klaten Benahi Data Kemiskinan untuk Pastikan Bansos 2026 Tepat Sasaran

CYBER88 | KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial P3APPKB mulai melakukan percepatan verifikasi dan validasi data kemiskinan sebagai langkah awal penyiapan penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2026. Upaya ini dilakukan untuk menyesuaikan data penerima dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah, sekaligus meminimalkan kesalahan sasaran bantuan.

Kegiatan sosialisasi percepatan verivali digelar pada Rabu (28/1/2026) di Pendopo Kabupaten Klaten dan diikuti oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas lapangan, serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Klaten. Forum ini menjadi momentum evaluasi penyaluran bantuan sosial Tahap IV tahun 2025 yang dijadikan dasar pembaruan data ke depan.

Kepala Dissos P3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, S.E., menegaskan bahwa akurasi data merupakan faktor utama keberhasilan program perlindungan sosial. Ia menyampaikan bahwa perubahan kondisi ekonomi masyarakat harus direspons dengan pembaruan data yang objektif dan berintegritas.

“Data penyaluran Tahap IV 2025 adalah bahan evaluasi kita bersama. Verifikasi lapangan dilakukan secara ketat agar warga yang sudah mandiri tidak lagi tercatat sebagai penerima, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terakomodasi,” ujarnya.

Verifikasi dan validasi difokuskan pada tiga program bantuan utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (BPNT), serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Proses ini mencakup pemeriksaan komponen bantuan, keakuratan domisili, serta pembersihan data ganda dan data tidak aktif.

Untuk mendukung keakuratan data, Dissos P3APPKB memperkuat koordinasi dengan Dinas Dukcapil, khususnya dalam sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pendamping juga diarahkan melakukan verifikasi langsung hingga tingkat dusun melalui pendekatan jemput bola.

Selain itu, peserta dibekali pelatihan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIKS-NG sebagai sistem pendataan terintegrasi. Melalui pemutakhiran data berbasis digital ini, Pemkab Klaten berharap penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.(Agus STP)