Anggaran MBG Per Siswa Rp.10 Ribu Per Porsi, Mari Kita Hitung Berapa Harga Menu dari SPPG Desa Cisalada Bogor ini

CYBER88 | Bogor --  Program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang sebagai intervensi besar negara untuk memperbaiki gizi malahan menyisakan persoalan tata kelola. Program tersebut menyimpan masalah serius akibat lemahnya pengawasan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak terkecuali di wilayah Kabupaten Bogor.

Selain kasus yang terjadi seperti makanan basi dan tidak layak konsumsi, keracunan massal di berbagai daerah, serta dominasi makanan ultra-proses yang kurang gizi, menu yang disajikan tak sesuai dengan jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang menilai program ini dijadikan lahan usaha oleh pihak pihak terkait.

Senin 23 Pebruari 2026), Awak media menemukan SPPG di Desa Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, menyediakan menu untuk beberapa sekolah yang nilainya sangat jauh dari jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah. 

Menu yang didapat oleh para siswa hanya empat macam makanan yakni, satu buah jeruk, dan 3 jenis makanan ringan yang harganya kisaran 100 an per bungkus. Hal ini tentu saja menuai keluhan dari sejumlah orang tua wali murid penerima manfaat.

Beberapa wali murid menyampaikan kekecewaan terhadap menu makanan yang disajikan kepada siswa. Mereka menilai makanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan serta tidak mencerminkan tujuan program sebagai penunjang pemenuhan gizi anak.

“Kita ketahui bersama, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi peserta didik, dengan nominal anggaran yang disebut-sebut sebesar Rp 15.000 per penerima manfaat.

Namun, salah satu dapur penyedia makanan yang baru beberapa bulan beroperasi di wilayah Desa Cisalada diduga menyajikan menu yang nilainya jauh di bawah nominal tersebut,”Kesal SI salah satu wali murid dengan nada kecewa.

“Kalau dihitung ulang, mungkin hanya sekitar Rp 5.000. Ini jauh dari yang diharapkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini bukan hanya mengecewakan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah wali murid lainnya yang berharap program penunjang gizi tersebut benar-benar dijalankan sesuai standar dan anggaran yang telah ditetapkan.

Para orang tua berharap pemerintah daerah serta tim satuan tugas terkait dapat segera melakukan evaluasi dan tindakan tegas apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program. Mereka menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak sekolah tidak justru menimbulkan polemik di masyarakat.

Sejumlah warga menyayangkan meskipun adanya sanksi hukum, sanksi untuk pelanggaran SPPG selama ini hanya berkutat di wilayah administrasi. OLeh karenanya, masyarakat meminta adanya tindakan saknsi secara hukum/pidana karena hal ini bukan lah hal yang tidak sengaja.     

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola dapur maupun instansi terkait mengenai keluhan tersebut