FH UNJA dan Disdik Jambi Perkuat Tata Kelola Pendidikan melalui Kolaborasi Lintas Sektor

Penandatanganan Implementation of Agreement (IA

CYBER88 | Jambi – Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH UNJA) menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk memperkuat tata kelola dan ekosistem pendidikan di daerah.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Implementation of Agreement (IA) dalam rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Penandatanganan IA dilakukan Ketua Tim PKM FH UNJA, Prof. Dr. Hartati, S.H., M.H., bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendorong perlindungan hukum serta pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Rektor UNJA, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Forum ini turut dihadiri unsur Biro Pemerintahan Setda, jajaran kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta kepala sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB se-Provinsi Jambi.

Dalam pemaparan materi, akademisi FH UNJA, Dimas Subekti, S.I.P., M.I.P., menekankan pentingnya perubahan paradigma melalui pendekatan collaborative governance.

Menurutnya, pengintegrasian data secara terpadu lintas sektor menjadi hal penting untuk diterapkan dalam pengelolaan pendidikan saat ini, dibandingkan hanya berfokus pada perdebatan mengenai pembagian kewenangan administratif antarinstansi.

Dari sisi birokrasi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi, Dra. Luthpiah, mengingatkan seluruh pihak agar menyatukan persepsi terhadap regulasi dan mengurangi ego sektoral.

Ia menyebut urusan pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Dalam menghadapi tantangan penganggaran daerah, Dra. Luthpiah mengatakan Pemprov Jambi mengoptimalkan program Jambi Cerdas. Skema bantuan keuangan tersebut diarahkan untuk mendukung operasional pendidikan anak usia dini di tingkat desa.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkot Jambi, Dr. H. M. Jaelani, S.H., M.H., menyoroti tantangan yang dihadapi kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya.

Ia mengungkapkan, tenaga pendidik dan kepala sekolah terkadang menghadapi tekanan nonteknis dari pihak luar, termasuk LSM maupun organisasi kemasyarakatan. Ia juga menyinggung tekanan terhadap anggaran daerah yang menurutnya berkaitan dengan banyaknya program prioritas nasional.

Atas kondisi tersebut, ia mendorong adanya political will atau kemauan politik yang kuat dari pemerintah, khususnya dalam memastikan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan kepala sekolah dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

Menutup rangkaian forum, Kepala Bidang Pembinaan GTK Disdik Provinsi Jambi, Dr. Ilham Khalik, S.H., M.H., mengatakan masyarakat memandang pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang utuh.

Menurutnya, kepastian hukum dan harmonisasi regulasi perlu diperkuat melalui kerja sama lintas sektor agar tercipta tata kelola pendidikan yang lebih baik dan iklim pendidikan yang sehat.(SW)