Pemuda Sipituhuta Dorong Brigjen Lahiradja Munthe Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Sosok lampau Brigadir Jenderal (TNI) Lahiradja Munthe. Cyber88-Alfonsius

CYBER88 | Jakarta - Pemuda marga Munthe asal Sipituhuta, Sumatera Utara, mendorong pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Brigadir Jenderal (TNI) Lahiradja Munthe. Mereka menilai kiprah Lahiradja dalam mempertahankan kemerdekaan, menjaga keutuhan Republik Indonesia, serta menjalankan diplomasi militer layak mendapat penghargaan tertinggi dari negara.

Tokoh Pemuda Marga Munthe asal Sipituhuta, Reno Maratur Munthe, mengatakan perjuangan Lahiradja tidak berhenti pada medan perang. Menurut dia, Lahiradja juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan menjalankan tugas diplomasi pertahanan Indonesia di luar negeri.

“Brigjen Lahiradja Munthe memberikan contoh keteladanan, keberanian, dan integritas yang luar biasa. Jasa beliau dalam perjuangan kemerdekaan, diplomasi internasional, hingga penataan stabilitas keamanan nasional sangat nyata,” kata Reno.

Reno mengatakan pemuda marga Munthe asal Sipituhuta merasa terpanggil untuk mengawal proses pengusulan tersebut hingga terealisasi.

Lahiradja Munthe mengawali kiprah militernya pada masa pendudukan Jepang pada 1943. Ia kemudian bergabung dengan kelaskaran Nasional Pemuda Indonesia (Napindo) dan menjadi salah satu komandan di lini depan pertahanan Medan Area.

Dalam periode perang mempertahankan kemerdekaan, Lahiradja disebut pernah memimpin pasukan dalam sejumlah operasi di Sumatera Utara. Di antaranya penyerangan dan pendudukan Stasiun Kereta Api Lubuk Pakam, pertempuran di Tebing Tinggi, serta perlawanan di fasilitas pompa minyak Bandar Sakti.

Ia juga disebut berperan dalam pertempuran di kawasan Sei Ular, Deli Serdang. Dalam operasi tersebut, Lahiradja memimpin taktik gerilya di sepanjang Sungai Ular untuk menghambat pergerakan konvoi militer Belanda yang dilengkapi kendaraan lapis baja.

Pada 1947, Lahiradja menjabat Kepala Staf Brigade XII di Tanoh Djawa. Ia kemudian menjadi Kepala Staf Komando Sektor I yang mencakup Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur ketika pasukan Republik bergerilya menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II.

Berperan dalam Krisis Militer 1956

Karier Lahiradja berlanjut setelah masa revolusi fisik. Pada 1956, ia disebut menjadi salah satu tokoh dalam krisis internal Tentara Teritorium I/Bukit Barisan (TT-I/BB).

Pada 26 Desember 1956, Lahiradja disebut mendesak Djamin Ginting mengambil alih kepemimpinan TT-I/BB dari Maludin Simbolon. Langkah tersebut, menurut naskah pengusulan, dilakukan untuk mempertahankan komando militer di Sumatera Utara agar tidak bergerak berseberangan dengan pemerintah pusat menjelang peristiwa PRRI/Permesta.

Selain kiprahnya di dalam negeri, Lahiradja dipercaya menjalankan tugas diplomasi militer. Pada awal 1960-an, ia ditugaskan sebagai Asisten Atase Militer Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington, D.C.

Dalam posisi tersebut, Lahiradja disebut berperan dalam komunikasi pertahanan dan diplomasi militer antara Indonesia dan Amerika Serikat di tengah dinamika geopolitik Perang Dingin.

Pada 1969, ia menjabat Wakil Kepala Staf Komando Antar Daerah (Koanda) Sumatera. Jabatan itu berkaitan dengan koordinasi operasional pertahanan dan integrasi antar-Kodam di Pulau Sumatera serta hubungan kerja militer dengan pemerintah daerah.

Mengabdi Setelah Pensiun

Pengabdian Lahiradja tidak berhenti setelah pensiun dari dinas militer. Ia disebut aktif dalam pelestarian kebudayaan dan pernah menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun (PMS).

Reno mengatakan rangkaian kiprah tersebut menjadi dasar bagi pemuda Sipituhuta untuk mendorong pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

“Inisiatif yang didorong oleh Pemuda Sipituhuta ini diharapkan dapat mempercepat proses pengusulan resmi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia,” ujar Reno.

Menurut dia, proses tersebut akan didukung dengan penyusunan kajian akademis, pengumpulan dokumen sejarah, dan penyelenggaraan seminar nasional.

“Pengabdian Brigjen Lahiradja Munthe bukan hanya warisan keluarga atau marga semata, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia dan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, tokoh adat, serta pemerintah daerah untuk bersatu memberikan dukungan penuh,” kata Reno.

Dorongan tersebut kini diarahkan untuk menggalang dukungan yang lebih luas sekaligus melengkapi bahan sejarah sebagai bagian dari proses pengusulan resmi kepada pemerintah.