DPRD Klaten Dorong Optimalisasi PAD, Pajak MBLB Tembus Rp4 Miliar

CYBER88 | KLATEN – DPRD Kabupaten Klaten mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta pengkajian potensi pendapatan dari penataan jaringan kabel fiber optik.

Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Edy Sasongko, mengatakan penerimaan pajak MBLB menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2025, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai target Rp4 miliar, meningkat tajam dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp400 juta.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. DPRD berharap tren positif itu dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada 2026.

Selain sektor MBLB, DPRD Klaten juga mulai mengkaji peluang penerimaan daerah dari penataan jaringan kabel fiber optik. Langkah ini dinilai perlu dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan regulasi yang berlaku serta kewenangan pemerintah daerah.

Apabila proses kajian dan persiapan berjalan sesuai rencana, kebijakan terkait penataan jaringan fiber optik tersebut diharapkan dapat diterapkan pada 2028.

Edy juga menekankan pentingnya digitalisasi pembayaran pajak untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan. Menurutnya, sistem pembayaran yang semakin modern harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam mendukung peningkatan PAD. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah.

Optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan kas daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pembiayaan berbagai program prioritas Kabupaten Klaten.

DPRD Klaten pun mendorong agar setiap potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.