Penerapan K3 Dalam Pelaksanaan Proyek Turap Puskesmas Cijeruk Dinilai Hanya Formalitas
CYBER88 | Bogor -- Pelaksanaan proyek pembangunan turap penahan tebing Puskesmas Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor mulai menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan dokumentasi foto di lokasi pekerjaan, muncul sejumlah pertanyaan terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dinilai hanya formalitas saja.
Padahal, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan lagi sekadar formalitas dalam industri konstruksi. K3 merupakan pondasi utama yang memastikan para pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan sehat, tanpa mengorbankan nyawa atau masa depan. Oleh karenanya, perhatian terhadap keselamatan kerja menjadi sangat penting agar tidak ada yang menjadi korban hanya karena kelalaian prosedur atau kurangnya perlindungan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, K3 adalah segala upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam industri konstruksi, hal ini menjadi krusial karena tingginya potensi bahaya di lapangan.
Diketahui, Proyek yang berlokasi di Kampung Bantarkambing RT 10/RW 04, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam papan informasi kegiatan, merupakan pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Turap Penahan Tebing Puskesmas Kecamatan Cijeruk.
Dalam papan proyek tertulis bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor CV Lintas Jaya, dengan konsultan pengawas Muhammad Ramadhian Yustiansyah, S.T. Adapun nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp389.757.180, dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender, terhitung mulai 2 November hingga 1 Desember 2026.
Pantauan di lokasi, terlihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas pada area tebing dengan kondisi tanah yang cukup curam. Beberapa pekerja tampak berada di dalam area pekerjaan, sementara penggunaan alat pelindung diri (APD) secara lengkap belum terlihat pada seluruh pekerja. Bahkan, terdapat pekerja yang terlihat tidak menggunakan alas kaki keselamatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar K3 di lokasi proyek yang dinilai asal asalan dan terkesan hanya formalitas saja. Padahal, pekerjaan pembangunan turap memiliki risiko tersendiri, mulai dari longsoran tanah, runtuhan dinding galian, hingga kecelakaan kerja akibat kondisi medan yang tidak stabil.
Menurut salah satu tokoh masyarakat, untuk mengantisifasi kejadian yang tak diinginkan, pihak kontraktor dan konsultan pengawas perlu memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Keselamatan pekerja tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele, apalagi dalam pekerjaan konstruksi yang berhubungan langsung dengan kondisi tebing dan tanah galian.
"Melihat munculnya sejumlah pertanyaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selaku pihak yang tercantum dalam papan informasi proyek diharapkan melakukan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan," Katanya
Konsultan pengawas juga perlu memberikan penjelasan mengenai pengawasan metode pelaksanaan konstruksi, serta penerapan standar keselamatan kerja di lapangan.
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan pagi anggaran sangat besar ini tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap area tebing justru menyisakan persoalan dari sisi mutu bangunan maupun keselamatan para pekerjanya.
Intinya, Transparansi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap rupiah uang negara benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," Tukas dia.
H Rukma, pelaksana proyek, saat dikonfirmasi via WhatsApp, seolah tak mau merespon. Saat di telepon, tak mau mengangkat.
Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada keterangan dari pihak pelaksana.


Komentar Via Facebook :