Pemerintah Diminta Berikan Akses Pembalut Gratis

CYBER88 | JAMBI - ​Pegiat Literasi dari BaRa Cahaya, Mustika Dewi, mengatakan persoalan kemiskinan menstruasi di Indonesia terjadi akibat keterbatasan akses terhadap produk higienis yang layak. Akibat tidak mampu membeli pembalut, banyak perempuan terpaksa menggunakan alternatif bahan pengganti yang membahayakan kesehatan.

​Kondisi tersebut semakin diperparah oleh minimnya fasilitas sanitasi, akses air bersih, serta ketiadaan toilet yang aman dan privat. Situasi ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan selama siklus menstruasi, tetapi juga meningkatkan risiko infeksi organ reproduksi.

​Selain masalah fisik, minimnya edukasi kesehatan dan informasi akurat turut memperburuk situasi akibat masih kuatnya stigma sosial di masyarakat. Minimnya pemahaman ini membuat kesehatan reproduksi kerap dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

​"Pembalut merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi setiap wanita. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah mengambil langkah progresif dengan menggratiskan produk kebersihan tersebut demi menjamin kesehatan reproduksi kaum perempuan," ujar Mustika Dewi, dalam keterangannya di Jambi, Rabu (4/11/2026).

​Kebijakan penggratisan pembalut ini dinilai krusial untuk memutus rantai kemiskinan periode yang kerap menghambat akses perempuan kurang mampu terhadap fasilitas kesehatan yang layak. Ia menambahkan bahwa negara seharusnya hadir memastikan tidak ada lagi perempuan yang mengalami kendala kesehatan akibat keterbatasan ekonomi dalam mendapatkan produk higienis ini.

​Sejumlah negara di dunia telah lebih dulu mengambil langkah progresif dengan menggratiskan produk menstruasi bagi warganya. Skotlandia tercatat sebagai negara pelopor yang menerapkan undang-undang penyediaan pembalut gratis di berbagai fasilitas publik tanpa syarat.

​Kebijakan serupa juga diterapkan di Selandia Baru, Kenya, Botswana, serta Afrika Selatan untuk mendukung pelajar perempuan di sekolah negeri. Sementara itu, beberapa wilayah di Australia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat turut menyediakan produk gratis di titik-titik tertentu.

​Di sisi lain, banyak negara seperti Inggris, Australia, Prancis, Jerman, dan Selandia Baru memilih untuk membebaskan atau menurunkan pajak PPN pembalut. Langkah ini bertujuan agar harga produk kesehatan tersebut menjadi jauh lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

​Mengutip detikNews, Rabu (4/11/2026), Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina meminta pemerintah segera mengkaji ulang pengenaan PPN pada pembalut. Ia menekankan bahwa menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan sehingga bukan termasuk gaya hidup konsumtif.

​Selly mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak justru menambah beban ekonomi yang berat bagi perempuan, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, penerapan aturan yang seragam belum tentu menghasilkan keadilan substantif apabila dampaknya dirasakan secara tidak merata.

​Selly mengusulkan agar pemerintah mengecualikan produk menstruasi dari objek PPN atau memberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Rekomendasi ini sejalan dengan seruan Komnas Perempuan agar negara lebih sensitif terhadap kebutuhan reproduksi kaum hawa.

​Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan target penerimaan fiskal dengan tanggung jawab pemenuhan hak dasar serta kesehatan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang adil dinilai sangat krusial untuk mendukung kualitas hidup perempuan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan pembangunan.(SW)