Pertemuan Bakom-Kapolri Soroti Target 70 Persen Hasil Tambang agar Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Pertemuan Bakom-Kapolri Soroti Target 70 Persen Hasil Tambang agar Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

CYBER88 | Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia Syahganda Nainggolan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Usai pertemuan, Syahganda mengungkapkan bahwa penanganan kasus tersebut menunjukkan perkembangan. Ia menyebut telah memperoleh informasi mengenai kemajuan penyelidikan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Saya dengar tadi sudah banyak kemajuan dilakukan oleh Bapak Kabareskrim dan akan diumumkan segera nanti tentang apa namanya tersangka-tersangka itu," kata Syahganda.

Selain membahas dugaan penyadapan, pertemuan tersebut juga menyoroti koordinasi komunikasi pemerintah, terutama dalam menyampaikan program prioritas Presiden Prabowo kepada masyarakat.

Kapolri Suyudi mengatakan, sinergi antara Bakom dan Divisi Humas Polri diperlukan agar informasi mengenai kebijakan pemerintah, pelayanan kepolisian, serta penegakan hukum dapat disampaikan secara utuh kepada publik.

Menurutnya, penanganan informasi bohong atau hoaks juga menjadi perhatian penting dalam koordinasi kedua lembaga tersebut.

"Ini merupakan concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat agar kembali lagi masyarakat tidak bingung apakah berita yang benar atau tidak, sehingga ada kontrol berita yang cepat dari pemerintah, termasuk juga dari pihak Polri," jelas Suyudi.

Syahganda juga menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas keinginan Presiden Prabowo agar sedikitnya 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati negara.

Ia menilai target tersebut menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan peran penegakan hukum oleh Polri, terutama terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan.

"Tentu kita menghormati orang-orang yang mempunyai hak-hak hukum, tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan dibagi," imbuhnya.

Agenda lainnya mencakup pembahasan potensi bencana alam serta kesiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Syahganda berharap koordinasi antarlembaga pemerintah dapat diperkuat agar langkah antisipasi terhadap berbagai persoalan nasional dilakukan lebih proaktif.

Komentar Via Facebook :