Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Siapkan BUMN-BUMD Lanjutkan Operasional, Karyawan Tak Kena PHK

Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Siapkan BUMN-BUMD Lanjutkan Operasional, Karyawan Tak Kena PHK

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak.

CYBER88 | Pekanbaru - Pemerintah memastikan keberlanjutan nasib sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pascapencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan izin tersebut tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, meminta seluruh pekerja PT RAPP agar tidak khawatir terhadap keberlangsungan pekerjaan mereka.

Barita menjelaskan, pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan langkah-langkah untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan meskipun izin PBPH telah dicabut.

"Tidak akan ada PHK. Pemerintah sudah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional PT RAPP pascapencabutan izin PBPH. Operasional tersebut akan dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD melalui kerja sama untuk menindaklanjuti kegiatan operasional perusahaan," ujar Barita.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar para karyawan tidak dirugikan akibat kebijakan penertiban kawasan hutan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Barita menegaskan, terdapat dua poin penting yang telah menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah, yakni keberlanjutan operasional perusahaan serta jaminan terhadap karyawan agar tetap dapat bekerja.

"Dua hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah keberlanjutan operasional dan jaminan terhadap karyawan agar tetap bisa bekerja. Kedua poin tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Barita menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus menegakkan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Kedaulatan ekonomi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prinsip yang harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat serta masyarakat di sekitarnya. Ini penting untuk diketahui," tutup Barita.

Komentar Via Facebook :