Usai Izin 338.536 Hektare Dicabut, RAPP Buat Pernyataan Sepihak Klaim Kontribusi Rp350 Triliun
Areal kawasan pabrik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)
CYBER88 | Pekanbaru - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau memunculkan persoalan yang lebih luas dari sekadar penghentian aktivitas pemanfaatan kawasan hutan.
Di tengah keputusan pemerintah tersebut, perusahaan yang tergabung dalam Grup Royal Golden Eagle (RGE) justru menyampaikan sejumlah klaim mengenai kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi sosial, hingga program pelestarian lingkungan.
RAPP mengklaim bersama Grup APRIL telah memberikan kontribusi ekonomi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016–2025.
Namun, pernyataan perusahaan tertanggal 20 November 2026 yang memuat berbagai angka tersebut menyisakan pertanyaan. Selain belum disertai dokumen pendukung yang dapat diperiksa publik, naskah yang beredar juga tidak dilengkapi kop surat resmi, nomor surat, maupun tanda tangan pejabat perusahaan yang bertanggung jawab.
Sementara itu, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menetapkan pencabutan PBPH RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut mencakup areal seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau dan mengharuskan penghentian aktivitas pemanfaatan hutan dalam areal perizinan yang dicabut.
Negara Cabut Izin, Sejumlah Temuan Terungkap
Pencabutan izin RAPP merupakan bagian dari langkah pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan mengembalikan penguasaannya kepada negara.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kawasan hutan serta memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
“Ini merupakan bentuk kehadiran negara dan konsistensi pemerintah dalam menjaga kedaulatan, melindungi kawasan hutan, serta memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya,” kata Barita.
Berdasarkan pemeriksaan Satgas PKH, terdapat sejumlah persoalan dalam areal perizinan RAPP.
Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya mencapai 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menyoroti perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera.
Pencabutan izin tersebut bukan berarti seluruh persoalan hukum dan lingkungan otomatis selesai. Pemerintah menegaskan perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan menyelesaikan tanggung jawab hukum yang masih melekat.
“Perusahaan tetap memiliki kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan,” tegas Barita.
Satgas PKH juga akan menelusuri struktur dan lapisan korporasi yang diduga berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal, termasuk pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas perusahaan.
RAPP Klaim Kontribusi Rp350 Triliun
Di tengah keputusan pencabutan izin tersebut, RAPP menyampaikan tanggapan yang menitikberatkan pada kontribusi ekonomi dan sosial perusahaan selama beroperasi di Riau.
Dalam pernyataan bertanggal 20 November 2026, perusahaan mengaku telah menerima informasi mengenai pencabutan izin melalui pemberitaan media.
RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah, tetapi mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Selain menyampaikan sikap terhadap keputusan pemerintah, RAPP juga memaparkan sejumlah angka kontribusi perusahaan.
Bersama Grup APRIL, RAPP mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal.
Perusahaan juga menyebut aktivitas bisnisnya diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya.
Tak berhenti di situ, RAPP mengklaim kontribusi terhadap PDRB Riau telah mencapai lebih dari Rp350 triliun sepanjang 2016–2025.
Angka tersebut menjadi salah satu poin utama yang ditonjolkan perusahaan untuk menggambarkan besarnya dampak ekonomi kegiatan usahanya di daerah.
Namun, pernyataan yang beredar tidak menyertakan laporan studi, metodologi penghitungan, maupun rincian kontribusi yang dapat digunakan untuk memeriksa angka tersebut secara independen.
Investasi Sosial Rp970 Miliar dan Program Lingkungan
RAPP juga mengklaim telah menginvestasikan Rp970 miliar dalam program pemberdayaan masyarakat selama sepuluh tahun terakhir di lima kabupaten.
Program tersebut, menurut perusahaan, mencakup penanganan stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas.
Pada aspek lingkungan, RAPP menyatakan turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan melalui berbagai program, termasuk Restorasi Ekosistem Riau (RER).
Perusahaan turut mengangkat Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang berjalan sejak 2014.
Program tersebut diklaim telah melibatkan lebih dari 40 desa dan membantu menekan luas kebakaran hingga lebih dari 90 persen di wilayah komunitas peserta.
Meski demikian, klaim-klaim tersebut belum disertai data pembanding, laporan evaluasi independen, maupun dokumen pendukung dalam pernyataan yang disampaikan kepada media.
Di sinilah muncul persoalan yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Klaim keberhasilan program pelestarian hutan perusahaan perlu dilihat secara terpisah dari temuan Satgas PKH yang menjadi dasar pencabutan izin.
Kedua informasi tersebut memiliki konteks dan dasar penilaian berbeda. Karena itu, diperlukan keterbukaan data agar publik dapat memahami bagaimana perusahaan menjalankan program lingkungan dan bagaimana kondisi kawasan yang menjadi objek pemeriksaan pemerintah.
Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan
Selain substansi pernyataan, aspek administrasi dokumen yang disampaikan RAPP juga menjadi perhatian.
Naskah bertanggal 20 November 2026 tersebut tidak dilengkapi kop surat resmi perusahaan, nomor surat, maupun tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab.
Pada bagian akhir hanya tercantum Corporate Communications PT RAPP.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai autentikasi dan status dokumen tersebut. Apakah merupakan siaran pers resmi yang telah mendapatkan persetujuan manajemen perusahaan atau sekadar naskah keterangan untuk media?
Tanpa konfirmasi langsung mengenai penerbitan dokumen dan pihak yang bertanggung jawab, status autentikasi pernyataan tersebut belum dapat dipastikan.
Padahal, materi yang disampaikan memuat angka-angka besar mengenai kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi sosial, serta capaian pelestarian lingkungan.
Karena itu, transparansi tidak cukup hanya melalui penyampaian angka dan narasi perusahaan. Diperlukan pula dokumen pendukung yang memungkinkan informasi tersebut diuji secara terbuka.
PT GSL Ikut Diambil Alih Satgas PKH
Penertiban kawasan hutan di Riau juga menyasar PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.
Pada Jumat (20/11/2026), Satgas PKH mengambil alih penguasaan pabrik kelapa sawit dan kebun sawit milik perusahaan tersebut dengan luas sekitar 42 hektare.
Dalam pemeriksaan, Satgas PKH menemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL menerima, membeli, dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang diduga berasal dari perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan sekaligus menolak permohonan pelepasan areal tersebut.
Penertiban ini menjadi bagian dari pengawasan rantai pasok industri kelapa sawit agar aktivitas pengolahan hasil perkebunan tidak berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
Pelaksanaan penertiban melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, kementerian, serta sejumlah lembaga negara.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kegiatan tersebut juga dihadiri Plt Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Klaim
Pencabutan izin RAPP menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola kawasan hutan di Riau.
Namun, persoalan yang muncul tidak berhenti pada keputusan administratif pencabutan perizinan. Pemerintah juga dituntut memastikan pengawasan kawasan berjalan, tanggung jawab lingkungan diselesaikan, dan pemulihan ekosistem dilaksanakan secara terukur.
Di sisi lain, RAPP juga memiliki pekerjaan untuk menjelaskan berbagai klaim yang telah disampaikan kepada publik.
Besarnya angka kontribusi ekonomi Rp350 triliun, dukungan terhadap ratusan ribu lapangan pekerjaan, investasi sosial Rp970 miliar, hingga pelestarian hampir setengah juta hektare kawasan hutan semestinya dapat diperkuat dengan laporan dan data yang transparan.
Publik berhak mengetahui dasar penghitungan, cakupan program, serta hasil evaluasi atas berbagai klaim tersebut.
Terlebih, ketika pemerintah telah mengambil langkah pencabutan izin berdasarkan sejumlah temuan di kawasan perizinan perusahaan.
Dengan demikian, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besarnya kontribusi ekonomi perusahaan, melainkan juga bagaimana kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan lingkungan, dan pertanggungjawaban korporasi dijalankan.
Pada akhirnya, baik keputusan pemerintah maupun pernyataan perusahaan perlu diuji melalui keterbukaan informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.


Komentar Via Facebook :