PBPH PT RAPP Dicabut, 338 Ribu Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara
Personel Satgas PKH bersama aparat TNI dan pekerja memasang papan pemberitahuan pencabutan izin kawasan konservasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di area perusahaan.
CYBER88 | Pekanbaru Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Kali ini, izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) resmi dicabut, mencakup areal kerja seluas kurang lebih 338.536 hektare.
Selain PT RAPP, pemerintah juga mengambil alih penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dengan luas sekitar 42 hektare.
Penertiban yang dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026) tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara sekaligus menindak dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi dasar pencabutan perizinan perusahaan tersebut. Di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian pemerintah adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan ekosistem, termasuk sebagai habitat penting bagi gajah Sumatera yang populasinya terus menghadapi ancaman akibat penyusutan habitat.
Pencabutan PBPH tersebut membawa konsekuensi terhadap aktivitas perusahaan di dalam areal perizinan. Seluruh kegiatan di kawasan izin dihentikan dan penguasaan kawasan kembali berada di tangan negara.
Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap persoalan lingkungan maupun tanggung jawab hukum lainnya. Kewajiban pemulihan lingkungan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PT GSL Diduga Tampung Sawit dari Kawasan Hutan
Di sisi lain, penertiban juga menyasar PT Gemilang Sawit Lestari yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang bersumber dari aktivitas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas tersebut diduga turut mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan pelepasan kawasan tersebut.
Selanjutnya, pemerintah melakukan penguasaan kembali terhadap areal PKS beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL dengan luas sekitar 42 hektare.
Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan pemerintah terhadap rantai pasok industri kelapa sawit, terutama untuk memastikan bahan baku yang diterima pabrik tidak berasal dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Melibatkan Lintas Kementerian dan Aparat Penegak Hukum
Penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.
Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penertiban kawasan hutan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut pengawasan aset negara, penegakan hukum, serta perlindungan lingkungan hidup.
Ancaman Kerusakan Ekosistem Jadi Perhatian
Persoalan kebakaran lahan gambut, perambahan hutan, dan kerusakan kawasan lindung memiliki konsekuensi ekologis yang tidak kecil.
Kerusakan ekosistem gambut dapat mengganggu tata air, meningkatkan risiko kebakaran, serta mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyimpan karbon. Sementara itu, pembukaan kawasan hutan secara tidak terkendali berpotensi mempersempit ruang hidup satwa liar dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terutama di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki peran penting dalam menjaga habitat gajah Sumatera.
Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pendekatan tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap langkah tersebut tidak sekadar mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara, tetapi juga menjadi momentum pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemulihan lingkungan, serta memastikan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


Komentar Via Facebook :