Kasus Pembelian Obat Jelang Kadaluarsa Dinkes Kota Pekanbaru “Masuk Air” ; Ditreskrimsus Polda Riau Ungkap Dong

Kasus Pembelian Obat Jelang Kadaluarsa Dinkes Kota Pekanbaru “Masuk Air” ; Ditreskrimsus Polda Riau Ungkap Dong

CYBER88 | Pekanbaru - Setelah melakukan giat penggeledah Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru, Kamis 20/8/26 lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, mendapat apresiasi oleh DPD LSM Gempur Riau. Rabu (18/11/26).

Dalam penggeledahan ini Ketua DPD LSM Gempur, Hasanul Arifin dibuat kagum, pasalnya Petugas melaksanakan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan di RSD Madani Kota Pekanbaru tersebut.

“Kami tim LSM Gempur dibuat takjub ketika melihat berita dari beberapa media online Polisi menyita paksa bukti sebanyak 323 dokumen dari lokasi terkait kasus dugaan korupsi tahun anggaran 2022-2024 di RSD Madani Yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Pekanbaru,” kata Hasanul Arifin, Rabu (18/11/26). 

Kata pemuda yang akrab dipanggil bung Arief ini, “sama - sama kita ketahui banyak memang laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pada Rumah Sakit Madani tersebut yang masuk ke lembaga penegak hukum di Riau ini, namun baru Polda Riau lah yang berani untuk memulai mengungkapnya”.

“Kita sangat apresiasi dan mendukung gebrakan yang dilakukan oleh ditreskrimsus Polda Riau yang berani mengungkap dugaan korupsi di rumah sakit milik Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut, menurut narasi yang berkembang selama ini dikalangan masyarakat direktur sebelumnya sangat dekat dengan oknum - oknum penegak hukum di kota ini, sehingga ketika ada laporan proses hukumnya selalu mandat,” jelas Bung Arif.

Namun sangat disayangkan ketika kasus lain belum terendus oleh pihak Polda Riau, seperti “dugaan manipulasi pengadaan obat jelang kadaluarsa pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, sebesar Rp 4.386.529.571.00 miliar, yang saat ini dikabarkan masih menumpuk di gudang obat di salah satu Puskesmas di Kota Pekanbaru.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah menganggarkan belanja obat-obatan-obat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.386.529.571.00 miliar, namun belanja pembelian obat tersebut diduga seperti disengaja membeli obat tinggal tiga bulan jelang kadaluarsanya.

DPD LSM Gempur Curiga Ada Beking ; >>> Bersambung kehalaman berikutnya >>>

 

Dalam penulisan Bung Arief, “diduga Mantan Plt Sekretaris Dinas Kesehatan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya (Kabid Sumber Daya / SDK) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru, Lina Primadesa, punya beking kuat, sehingga kasus ini tak terlirik oleh penegak hukum.

“Makanya dengan beraninya pihak Ditreskrimsus Polda Riau dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di RSD Madani Kota Pekanbaru baru - baru ini, kita harap pihak Polda Riau, uji nyali dalam mengusut kasus pembelian obat 3 bulan jelang kadaluarsa ini,” katanya.

Melanggar beberapa UU dan Peraturan pemerintah ; >>> Bersambung kehalaman berikutnya >>

 

Sebagaimana Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/238/2017 Tentang Kriteria Batas Kadaluarsa Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan kesehatan menyatakan bahwa obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan mempunyai batas kadaluarsa paling singkat 2 (dua) tahun pada saat diterima.

“Berdasarkan indikasi sebagaimana yang kami uraikan tersebut kami meminta Ditreskrimsus Polda Riau, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemko Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut dalam jabatannya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru saat itu,” pinta Arief. 

Lina Primadesa yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan serta Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) 

“Dan dugaan kami PPTK kegiatan serta pejabat pengadaan berinisial (Y) diduga mengetahui semua proses pengadaan obat-obatan ini, juga perlu kiranya diperiksa,” katanya. 

Dalam kegiatan pengadaan tersebut “kami menduga adanya indikasi pelanggaran dari peraturan perundang-undangan diantaranya : Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana perubahannya dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 & Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

“Kemudian diduga mengangkangi Peraturan LKPP terkait Katalog Elektronik dan tata cara e-purchasing. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang memperbarui UU No. 36 Tahun 2009) terkait standar keamanan, khasiat, mutu sediaan farmasi, dan kewenangan distribusi,” lanjut Arief.

“Karena terindikasi masuk dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepatutnya hal ini sudah menjadi tugas Aparat Penegak Hukum (APH),” katanya.

Apalagi ada info yang berkembang belanja diduga dengan sengaja membeli obat jelang kadaluarsa ini berkaitan dengan pemenangan salah satu calon Kepala Daerah Kota Pekanbaru saat itu.

Data pembelian obat jelang kadaluarsa ; >>> Bersambung kehalaman berikutnya >>

 

Pengadaan tersebut tertuang pada sub kegiatan pengadaan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMBP) ke fasilitas kesehatan dengan indikator keluaran jumlah obat, BMHP di fasilitas kesehatan yang disediakan.

Dari data RUP, Pagu anggaran satu paket volume pekerjaan yang bernama belanja obat-obatan-obat itu bernilai sebesar Rp. 4,3 miliar, yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

Pagu anggaran tersebut diperuntukkan untuk belanja bermacam - macam jenis obat - obatan yang kemudian pengadaannya dipecah - pecah menjadi 67 paket  dengan beragam nilai pagu anggaran, “tergantung dari jenis obat-obatan yang akan di pesan”. 

Beberapa Pagu anggaran serta jenis obat-obatan tersebut dilaksanakan oleh beberapa rekanan penyedia yang sama dan tentunya Dinkes melalui pejabat pengadaan dan PPK telah menunjuk diantaranya ; >>> Bersambung Halaman Berikutnya

 

PT Sintesa Inti Nusa melakukan penyediaan ;

1. Pacetamol 500 mg dengan nilai Rp. 100.800.000

  • 2. Allopurinol 100 mg senilai Rp. 104.500.000
  • 3. Omeprazole 20 mg senilai Rp. 105.000.000
  • 4. Ambroxol tablet 30 mg senilai Rp. 68.400.000
  • 5. Mefenamic Acid 500 mg senilai Rp. 94.500.000
  • PT Sari Aspirasitama Jaya melakukan penyediaan untuk jenis dengan nilai ;

2. Natrium Diklofenak 50 mg senilai Rp 99.500.000, kalsium laktat Rp. 61.500.000, simvastatin 20 mg Rp. 87.300.000, alermax klofeniramin tablet 4 mg Rp. 109.000.000.

Selanjutnya ada juga PT Infion yang menyediakan obat berjenis glimepiride 2 mg senilai Rp. 250 juta, ciprofloxacin 500 mg senilai Rp. 60 juta. Dan juga ada PT Mahakam Beta Farma yang menyediakan jenis acetyl cysteine table/kapsul/kaplet senilai Rp. 330 juta.

Diduga pembelian obat jelang kadaluarsa melibatkan ; >>> Bersambung Hal berikutnya
 

  • 1. Kepala Dinas Kesehatan selaku PA yang tidak memperhatikan kebutuhan saat melakukan pengadaan. 
  • 2. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh PPK saat melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
  • 3. PPTK lalai atau dengan sengaja tidak memperhatikan masa kadaluarsa obat pada saat menerima barang - barang serta diduga tidak memperhatikan syarat dan ketentuan pada surat pesanan terkait tanggung jawab penyedia atas keamanan, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan.

“Kami menduga ada permasalahan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan dari pengadaan obat - obatan tersebut,” kata Hasanul Arifin.

“Dugaan adanya pengadaan obat - obatan yang jelang tiga bulan jelang kadaluarsa terindikasi kuat terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) karena diduga telah terencana sejak awal perencanaannya,” sambung Arief. 

“Dari informasi yang kami dapatkan,ada dugaan bahwa pejabat pengadaan barang dan jasa berinisial (Y) pernah menyampaikan saat melakukan sebuah kegiatan zooming yang diduga juga dihadiri oleh beberapa kepala Puskesmas se Kota Pekanbaru, bahwasanya ada pesanan obat tiga bulan jelang kadaluarsa yang diduga dilaporkan kepada Plt Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Pekanbaru yang dijabat oleh Ingot Ahmad Hutasuhut saat itu,” beber Arief.

Oleh karena semua itu menurut pendapat yang kami simpulkan lanjut Arief, “tentunya dugaan pengadaan obat tiga bulan masa kadaluarsa atau kurang dari dua tahun itu berisiko tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaannya”.

Kualitas dan masa manfaat Barang Media Pakai Habis (BMPH) pengadaan obat dalam jumlah besar itu juga beresiko tinggi menjadi rusak serta batas penggunaannya tidak dapat diketahui dampaknya pada pengguna atau pasien. “Selain itu tentunya secara otomatis berdampak pada kerugian keuangan daerah,” ujar bung Arief. 

Menurut informasi yang kami terima lanjut Arief, “berkembang dan kini hangat diperbincangkan di masyarakat dugaan pengadaan obat-obatan yang hampir kadaluarsa tersebut kini menumpuk tersimpan di gudang penyimpanan obat - obatan pada Puskesmas Rawat Inap yang berada di wilayah Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya”.

Dikonfirmasi mantan Plt Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, sebelumnya menjawab “silahkan tanya KPA”, sementara diduga selaku KPA Lina Primadesa tak berani menjawab.**

Komentar Via Facebook :