Darurat Narkotika, Majelis Rakyat Papua, Kelompok Kerja Ke-Agamaan, Menggelar Rapat Dengar Pendapat.

CYBER88 PAPUA-Maraknya peredaran narkoba di Provinsi Papua saat ini, bisa dikatakan hampir  mencapai tingkat kritis, pasalnya tidak hanya di kawasan kota saja, narkoba dan Minuman keras bahkan sudah masuk ke pelosok pedesaan. 

Narkoba dan Minuman keras keduanya cukup menghawatirkan, karena kedua hal tersebut yang membuat bobrik nilai moral Generasi muda khususnya Orang Asli Papua.

Majelis Rakyat Papua Kelompok Kerja Ke-Agamaan, kamis 20-02-2029, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam Agenda Kerja dan dan Jadwal kerjanya mengkampanyekan  Penyelamatan Manusia dan Tanah Papua mengusung Tema "Pencegahan dan Pengawasan Peredaran Narkoba dan Minuman Keras  di kota Jayapura dan Kabupaten Keerom". 

RDP tersebut dihadiri oleh Anggota Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Kabupaten Keerom, Tokoh Agama,  Mahasiswa, Pelajar dan Pemangku kepentingan terkait.

Sebaga Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Kapolresta Jayapura Kota di wakili oleh, Kompol Heru Hidayanto,S.Sos., Kapolres Keerom di Wakili Kasat Narkoba  AKP Sumardiyono, Pihak TNI Danyon 713 Pamtas Letkol inf Doni Greodinano, dan dari BNN di wakilkan oleh IBU Ma.

Ketua Pokja Agama Yoel Luiz Mulait, SH dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, mengatakan, "Narkotika dan Miras keduanya sama menghawatirkan karena akan merusak  moral Generasi muda khususnya Orang Asli Papua"

Distrik Muara Tami merupakan daerah yang kerap sekali di jadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis Ganja. Peredaran Narkotika di kota Jayapura, kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, di sinyalir melalui jalur darat dan jalur Laut, dan hal ini sudah cukup meresahkan Warga masyarakat, dan sangatlah perlu untuk di lakukan pemberatasan. Dan atas dasar itu juga kami mengadakan kegiatan ini di Distrik Muara Tami,ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga Sekretaris Pokja Helena Hubi, S.Pd  menghimbau kepada Pemerintah Kota segera mengembalikan kota Jayapura sebagai nama  kota beriman, walaupun pada kenyataan, selama ini kota Jayapura justru sebagai Kota Narkotika dan Miras.

"Stop alasan dengan PAD, dana Otsus untuk kabupaten Kota sudah cukup besar 80%  PAD dari sumber pendapatan lainya  segera membangun Pos Gabungan TNI POLRI di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, ujarnya.

Yoel Luiz Mulait, SH : follow up dari kegiatan ini, tentunya MRP sebagai lembaga negara di daerah  akan memberikan  rekomendasi kepada pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.ucapnya, 

Seperti apa yang di katakan tadi Pemerintah Kota harnya melihat regulasi yang diatas (peraturan Nasional) tidak melihat Perda- perda yang ada, pungkasnya.
(Ferdinand Tokoro)