Penumpukan Sampah di Jalan Protokol Desa Sayati Menuai Protes dari Balad Badega

CYBER88.CO.ID BANDUNG - Balad Badega merupakan kelompok yang di bentuk dari unsur Karang Taruna Desa sayati yang di ketuai oleh Bambang Sucipto, berperan turut menjaga wilayah Desa Sayati khususnya masalah kebersihan.

Adanya temuan penumpukan sampah di wilayah jalur protokol di desa Sayati, membuat geram para anggota Balad Badega yang selama ini berusaha menjaga kebersihan di wilayah Sayati.

Abah Fery pembina Balad Badega angkat bicara, terkait hal ini. Ia mengatakan bahwa kini penummpukan sampah di jalan protokol itu bisa sampai 4 truk satu hari, sedangkan biasanya paling banyak 1 truk dan abah Fery meminta kepada pihak terkait untuk segera menertibkan hal itu, apalagi di duga adanya permainan untuk meraup keuntungan dari masalah sampah,ujarnya.

Adanya penumpukan sampah tersebut, menurut keterangan pengelola sampah, bahwa ia di beri intruksi oleh oknum kader di lingkungam tersebut, untuk menyimpan sampah di pinggir jalan sebelum di tarik oleh UPTD kebersihan, dan hal itu di duga dengan maksud supaya pengelola sampah di lingkungan, tidak melakukan pembayaran kepada UPTD dan di duga melalukan kongkolikong dengam oknum petugas dari dinas kebersihan, yang sama sama meraih keuntungan.

Menurut saksi mata, salah satu warga yang tidak mau di sebutkan namanya, bahwa hal itu sudah berlangsung cukup lama.

Nandar Kusnandar, S.hut. kepala Desa Sayati, yang juga merupakan penggagas berdirinya Balad Badega sewaktu menjabat sebagai Pjs dan kini menjadi kepala Desa depinitif, memberikan keterangan bahwa ketentuan dari UPTD uang kebersihan yang harus di keluarkan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per rumah dan ia cukup kaget dengan bukti kwitansi pembayaran uang kebersihan yang di temukan oleh awak media, per rumah ternyata sebesar Rp.15.000, ungkapnya.

Kepala Desa sayati pun mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintahan Desa tidak di libatkan dalam pengelolaan sampah tersebut, tapi setelah terjadinya penumpukan sampah terkesan permasalahan menjadi tanggung jawab pemerintah desa, ujarnya.