Dampak Ekonomi dari Pandemi Covid 19 Sangat Terasa Oleh Masyarakat Arjasari Bandung

CYBER88.CO.ID | Kab.Bandung - Memang luar biasa dampak ekonomi dari pandemi covid 19 ini, dimana jutaan orang mulai terancam menjadi pengangguran dan keadaan ini akan menambah jumlah kemiskinan akibat terpuruknya pekonomian.

Hal itu akan terjadi dan sudah mulai terlihat akibat diberlakukannya pembatasan sosial (Social Distancing), yang sudah lebih dari dua minggu terakhir ini, dimana banyak instansi dan sekolah atau tempat bekerja lainnya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kecil telah menghentikan kegiatannya, sehingga mereka tidak mempunyai lagi penghasilan.

Namun, yang jadi pertanyaan, apakah hanya selama ini saja? Semua keputusan pemerintah sangat tergantung pada data kenaikan atau penurunan data orang yang terdampak covid 19 itu.

Ketika data tersebut naik, hal ini yang tidak kita harapkan bersama. Kemungkinan untuk diperpanjang sosial distancing sangat besar terjadi, dan tidak menutup kemungkinan pemerintak akan memberlakukan Lock Down seperti beberapa negara yang grafik intensitas penyebaran corona meninggi.

Oleh karena itu, berbagai mitigasi terhadap kerawanan sosial, harus segera dipikirkan bersama.

Pertanyaannya adalah, mau bertahan sampai berapa hari atau berapa bulan? 

Mungkin pada awal-awal menganggur masih bisa ditutup dengan sedikit tabungan yang dimiliki. Tetapi, selanjutnya dapat dipastikan akan mulai menggadaikan seluruh barang berharga miliknya, atau melakukan hal lain untuk menyelamatkan hidupnya.

Seperti halnya yang terjadi di wilayah kecamatan  Arjasari kabupaten Bandung Provonsi Jawa Barat,  yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan peternak tradisional, sudah banyak para perternak yang menjual murah hasil ternaknya.

Juga para petani yang menjual hasil pertaniannya dengan murah, bahkan daripada membusuk dan sulit untuk di jual lebih baik bagi-bagikan.

Selain itu, para pelaku UMKM dan para pedagang di pasar tradisional banyak yang mengeluh, karena omset yang di dapatnya sangat menurun drastis karena pasar-pasar tradisional sebagai roda perekonomian para petani dan peternak dibatasi dalam melakukan aktifitas, ditambah dengan penurunannya daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pasar-pasar modern dari mulai mininmarket sampai supermarket terkesan begitu bebas buka untuk melayani masyarakat yang notabene kelas menengag ke atas dan dalam hal ini, merekalah yang di untungkan.

Ibu Tita, Warga Kp mulyasari rt 04 rw 12 desa Patrolsari Arjasari mengeluhkan kondisi selama ini, dimana suaminya yang yang bekerja sebagai buruh harian lepas sudah tiga minggu ini tidak bekerja karena tempatnya bekerja di tutup, sehingga keluarganya tidak punya penghasilan dan kondisi saat ini sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait bantuan yang akan di kucurkan oleh pemerintah untuk warga masyarakat terdampak pandemi corona, ia mengatakan, bahwa baru di minta menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada ketua rt, dan belum ada lagi kabar berita, ungkapnya.

Baban Nurjaman, SE, kasie Sosbud kecamatan Arjasari, membenarkan bahwa warga masyarakat kecamatan Arjasari, sebagian besar dan mencapai 70% mengandalkan penghasilannya dari sektor pertanian dan peternakan, dan sebagian adalah pelaku UMKM.

"Jadi, kalau di korelasikan dengan keberadaan pandemi corona ini, sangat berdampak sekali terhadap aktifitas para petani dalam hal proses jual beli dimana para petani menjadi kebingungan untuk menjual hasil pertaniannya karena terjadi penurunan daya beli di masyarakat apalagi adanya pembatasn sosial di tempat umum yang salah satunya adalah pasar" ungkap Baban.

Baban mengatakan bahwa pemerintah sedang menggelontorkan dana untuk penanganan masyarakat yang terkena dampak dari keberadaan corona yang sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan dan saat ini sedang dilakukan pendataan.

Namun ia menghawatirkan karena nantinya akan muncul polemik masyarakat, akibat dari kecemburuan sosial bagi yang tidak menerima, dan sekarang ini sedang di lakukan penggodogan terkait kebijakan tersebut, lanjutnya.

Masih kata Baban, Kuota penerima bantuan sosial itu, satu desa hanya mendapatkan kuota 50 orang. Kalau di bagi rata, maka hanya 3 orang per RT yang akan mendapatkan bantuan tersebut sedangkan yang terdampak, kenyataan dilapangan sangat banyak dan itulah yang akan menjadi polemik, pungkasnya.