Pembangunan P3TGAI Kelompok Hippa Desa Pucangro Diduga Abaikan PKT

CYBER88 | Lamongan -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) 2020, salah satunya adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai Wilayah Sungai pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air di seluruh Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 457 / KPTS / M / 2020.

Dengan percepatan realisasi program PKT diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang.

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengubah anggaran guna mempertahankan daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang disampaikan saat video yang disampaikan Rapat Terbatas dari Istana Merdeka beberapa saat lalu.

Sangat di sayangkan jika melihat pelaksanaan P3TGAI Di Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Yang seyogyanya pelaksanaan tersebut dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat, namun dalam pelaksanaan pembangunan di kerjakan oleh orang luar desa, bukan dari warga desa pucangro.

Menurut keterangan pekerja di lokasi saat di temui media mengatakan, "bukan mas, saya bukan asli warga sini, kami dari Kecamatan Kembangbahu langsung satu paket 10 orang semuanya Kembangbahu, anggaran nya saya nggak tau mas coba pyn tanya saja ke desa, "ujarnya.

Setelah itu dari tim media datang ke kantor desa dan bertemu dengan Kepala Desa Pucangro. Awalnya dari pihak pemdes tidak mengakui kalau pekerja bukan orang desa setempat.

Zuli Kasmawanto Kepala Desa Pucangro saat di konfirmasi media terkait pembangunan P3TGAI di kantor desa setempat, Rabu (02/09) mengatakan,

"Iya pekerjanya semua warga pucangro, cuma mungkin ada yang luar desa tapi tinggal disini, jadi rata - rata orang Cangro karena kan swadaya atau pemberdayaan, tapi kalau kontraktual bukan, yang jelas swakelola."ujar kades.

Suwarsono Sekretaris Hippa Desa Pucangro saat di konfirmasi media mengatakan, "Nama Kelompok Hippa nya Hargomulyo, Ketua nya H. Ahmad Marwan, Anggaran nya 195 juta, panjangnya 136 meter kanan dan kiri, tingginya 1,5 meter, pekerjaan nya di mulai sekitar tanggal 18 Agustus, tidak ada yang menyarankan kalau mengambil dari pekerja luar desa, ya kan tadi sudah di sampaikan sama pak kades, itu sama aja mas swakelola, "ungkap Suwarsono

Berdasarkan informasi yang di himpun cyber88.co.id, Pengakuan dari pekerja di lapangan dengan pihak pemdes dan juga pengurus Hippa bertolak belakang. Apakah upah pekerja untuk warga luar desa lebih murah di bandingkan dengan warga lokal sendiri? Sehingga pengurus hippa memilih warga luar desa,

Padahal sudah jelas sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Widodo aturan program P3TGAI itu padat karya tunai yang di wajib kan memakai pekerja dari lokal desa, apalagi di dalam masa pemulihan ekonomi akibat wabah pandemi covid - 19.