KPUD Raja Ampat Dinilai Alergi Dengan Wartawan di Raja Ampat
Ketua KPU Raja Ampat saat diwawancarai oleh awak media
CYBER88 | Papua Barat -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat dinilai sepihak mengakomodir media dalam melakukan peliputan pada tahapan Pemilukada.
Hal ini dapat dilihat pada saat sejumlah awak media ingin melakukan peliputan kegiatan pendaftaran pasangan AFU-ORI di kantor KPUD Raja Ampat,Sabtu (5/9/2020) hari ini.
Setelah siap-siap ingin melakukan peliputan,terdengar MC yang memandu kegiatan itu memberikan informasi bahwa media yang bisa masuk ke dalam ruang pertemuan hanyalah media Papua Channel.
Informasi tersebut sontak kemudian memicu kemarahan sejumlah awak media yang sedang berada di luar ruangan pertemuan.
Sekitar 6 media yang berada diluar ruangan akhirnya tidak mengambil dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan itu.
"Kenapa harus batasi media,padahal kami yang wartawan di raja ampat ini yang sering update berita KPU.ini penghinaan,ini juga menyangkut harga diri kami",ujar salah satu pewarta media online diluar ruangan.
Meskipun sudah diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020,bahwa kegiatan KPU harus melibatkan media,namun hal yang berbeda justru diperlihatkan oleh KPUD Raja Ampat.
Bahwa,KPUD Raja Ampat terkesan alergi dengan hadirnya wartawan yang bertugas di wilayah Raja Ampat untuk melakukan peliputan di kantornya.
Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat,Steven Eibe saat dikonfirmasi usai kegiatan pendaftaran itu mengatakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut.
Kata Steven, Pihaknya selalu 'Welcome' dengan media dan dirinya tidak mengetahui adanya larangan peliputan kegiatan tersebut.
"Kalau soal itu kami tidak tahu,tadi sudah disampaikan untuk semua media ikut",kata ketua KPU Raja Ampat, Steven Eibe.
Untuk Diketahui,dalam Pasal 62 PKPU 6 Tahun 2020 juga menyebutkan,Penayangan Iklan Kampanye selain melalui Media Masa Cetak, Media Masa Eletronik,dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, dapat dilakuan melalui Media Daring.
Meski demikian jelas dijabarkan dalam PKPU tersebut,namun media di Raja Ampat merasa tidak diakomodir oleh KPUD Raja Ampat.Hal tersebut terbukti ketika sejumlah awak media tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan di saat pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati pasangan AFU-ORI di kantor KPU Raja Ampat. (A.Macap)


Komentar Via Facebook :