Sekretaris DPC SPRI Lamsel: Pemberhentian Penerima Bansos Jangan Timbulkan Masalah Baru

CYBER88 | Lamsel – Program pemerintah dalam upaya mengatasi terpuruknya ekonomi rakyat akibat Pandemi Covid-19, dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos), memang di satu sisi sangat membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Tetapi, disisi lain menjadikan masyarakat untuk tidak mandiri, jika tak disikapi dengan benar justru menjadi bomerang bagi rakyat.

Pasalnya, bantuan yang bertujuan meringankan beban seluruh masyarakat terdampak covid-19 berupa BST, PKH, BPNT, BLT-DD dan lainya justru dinikmati kalangan yang secara ekonomi tak layak menerimanya, jelas ini merupakan permasalahan tersendiri. Karena, secara umum seluruh masyarakat terpuruk ekonominya karena pandemi covid-19.

Belum selesai permasalahan tersebut, masyarakat kembali dihadapkan kepada persoalan baru yaitu pemberhentian sebagian penerima bansos oleh pemerintah. Ini semua rawan menimbulkan konflik antara masyarakat yang dihentikan penerimaan bansos dengan aparat pemerintah desa.

Dampak sosial jika BLT-DD masih diteruskan adalah kecemburuan sosial, bagaimana tidak, dalam satu lingkungan sosial ada beberapa keluarga miskin yang sama-sama mendapatkan BLT, sebagian tetap lanjut sebagian dihentikan.

Mereka pasti marah dan tidak akan mendengarkan argumentasi soal sumber anggaran, BST dari Pemerintah Pusat, BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Walaupun demikian, pemerintah masih mempertahankan bantuan-bantuan sosial bagi keluarga miskin, yang sudah ada sebelum Pandemi Covid-19 seperti halnya PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan perumahan keluarga miskin dan lain sebagainya.

Sekretaris DPC SPRI Lamsel, Andy M. Nurdin saat dimintai tanggapannya terkait permasalahan tersebut di sekretariat DPC Lamsel mengatakan, pemerintah harus bijak dalam mengambil sikap.

“Jangan sampai bantuan yang selama ini telah digelontorkan pemerintah dalam upayanya meringankan beban masyarakat terdampak covid-19 justru jauh dari apa yang diharapkan, bahkan berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik antara warga yang dihentikan penerimaan bansos kepada aparat desa,” tuturnya.

“Pemberhentian penerima bansos kepada sebagian masyarakat harus disikapi dengan baik. Karena kecemburuan sosial akan terjadi antara masyarakat penerima bansos dan yang dihentikan penerimaannya.

Apa lagi jika yang dihentikan tersebut  justru dari kalangan paling terkena dampak pandemi ini. Jangan sampai kebijakan pemerintah tersebut akan menimbulkan permasalahan baru,” ujar M.Nurdin [Andy]