Seksi Pidsus Kejari Dumai Terkesan Lamban Menangani Perkara Korupsi

Seksi Pidsus Kejari Dumai Terkesan Lamban Menangani Perkara Korupsi

CYBER88 | Dumai - Seksi Pidsus (Tindak Pidana Khusus) di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai terkesan lamban dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi. Kamis, (29/07/21).

Kesan lamban tersebut dapat dilihat dari dua perkara menarik menyangkut tidak pidana korupsi dilingkup Pemerintahan kota Dumai yang hingga kini belum sampai ke persidangan Tipikor Pekanbaru - Riau

Perkara dugaan korupsi Bandwidth di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 ini misalnya. 

Tahapan perkara dugaan Mark Up anggaran pengadaan bandwith di Diskomimfo Kota Dumai ini menurut pihak Kejaksaan Negeri Dumai masih tahap pengumpulan barang bukti dan alat bukti.

Demikian hal dengan perkara dugaan korupsi anggaran token listrik di lingkup kantor Kecamatan Bukit Kapur Tahun Anggaran 2017 - 2018.

Perkara yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 320 juta ini juga menurut pihak Kejaksaan Negeri Dumai masih tahap I (penyerahan dan penelitian Jaksa Penyidik) 

" Siang, untuk perkara Bukit Kapur kita sudah melalukan tahap I perkara yaitu penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa peneliti. Untuk perkara bandwith masih dalam proses pengumpulan alat bukti dan barang bukti," ujar Kepala Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Dumai, Ekky Rizki Asril SH lewat WhatsApp nya menjawab CYBER88, Kamis ( 29/07/21).

Untuk sekedar di ketahui, bahwa pihak Kejaksaan Negeri Dumai telah memulai penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapasitas atau Bandwidth pada Diskominfo kota Dumai T.A 2019 ini sejak Desember 2020 lalu.

Seperti hal nya penuturan Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Khairul Anwar melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Ekky Rizki Asril kepada dua media online wartawan Cakrapos. Com dan Wahana. Com, Desember 2020 lalu

Ekky Rizki Asri SH mengatakan, bahwa kegiatan pengadaan bandwith senilai sekitar Rp1,3 miliar yang bersumber dari APBD murni dan APBD - P Kota Dumai T.A 2019 tersebut terindikasi ada dugaan mark up atau penggelembungan anggaran. 

"Sudah naik ke tahap penyidikan 11 November 2020 lalu, dengan sembilan orang yang telah diperiksa dalam perkara dugaan mark up anggaran kegiatan pengadaan bandwidth pada Diskominfo Dumai," kata Ekky didampingi Kasi Intel Kejari Dumai Dede Setiawan kepada wartawan, Rabu (2/12/2020) silam.

Dijelaskan Dede waktu itu, indikasi awal dugaan mark up pengadaan bandwidth, bahwa Diskominfo Dumai tidak melakukan identifikasi kebutuhan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia melalui tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan elektronik katalog atau E-Purchasing.

Aneh nya lagi, walau pada Desember 2020 lalu, kasus atau perkara dugaan korupsi anggaran rekening listrik bersumber anggaran Kecamatan Bukit Kapur ini di sebut pihak Kejaksaan sudah ditetapkan dua tersangka, namun hingga sekarang tidak satu pun para tersangka yang masuk terali besi.

Komentar Via Facebook :