Sejumlah Pihak Sesalkan Adanya Dugaan Pungutan Berujung Penahanan Ijazah di SMK LPT Ciamis

Sejumlah Pihak Sesalkan Adanya Dugaan Pungutan Berujung Penahanan Ijazah di SMK LPT Ciamis

CYBER88 | Ciamis -- Sekolah swasta telah menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOPP). Namun,  dana penunjang dalam program pendidikan gratis dan berkwalitas,  itu hanya sebagai subsidi.  Sehingga, sejumlah lembaga pendidikan masih membebankan iuran - iuran untuk menambal kekurangan sumbangan pendanaan pendidikan (SPP). 

Meski iuran tersebut diperbolehkan, namun pemerintah melarang adanya pungutan apalagi dimasa pandemi seperti sekarang. Larangan ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat penyebaran Covid-19.

Adanya dugaan pungutan di SMK LPT Ciamis pada akhir tahun ajaran 2021 sebesar kurang lebih satu juta per siswa hingga dugaan penahanan ijazah yang disoal oleh sejumlah kalangan dan orangtua siswa ditepis oleh sekertaris Komite dan kepsek PLT. 

Obar, sekertaris Komite SMK LPT saat ditemui mengatakan. Tidak ada pungutan bentuk apapun disekolah tersebut. 

"Adapun biaya akhir tahun sebesar 950 ribu per siswa sudah berdasarkan hasil rapat bersama orang tua siswa, "ucapnya.

Saat itu telah diadakan rapat musyawarah disekolah. Semua orang tua siswa telah setuju dengan usulan tersebut, "tambah dia. 

Di tempat terpisah, Dedi Herdiana, PLT Kepsek LPT saat ditemui Cyber88.co.id kamis (7/10) menjelaskan, bahwa jumlah siswa disini kurang lebih 400 orang. Kata dia,  dengan jumlah siswa tersebut masing - masing mendapatkan bantuan Biaya Operasional Sekolah ( BOS) sebesar 1.600.000.

Namun. karena Sekolah ini adalah swasta, sehingga masih mengalami kekurangan biaya untuk pengeluaran bayar Honor saja perbulan hampir mencapai 53 juta dari total guru sekitar 30 guru, "terangnya.

Lanjut dia, Terpaksa kami menerapkan biaya SPP pada siswa masing - masing sekitar 200 ribu persiswa.

Adapun masalah dugaan pungutan akhir tahun (Ujian dan perpisahan juga semester Nanti akan dikembalikan kepada siswa, "Ungkapnya. 

Kami tidak menahan ijazah siswa, keinginan kami. Orang tua siswa datang kesekolah untuk membuat surat pernyataan diatas materai sisa hutang administrasi, "Jelas dia. 

Kejadian ini bukan baru terjadi tahun ini saja. Tahun sebelumnya banyak yang nunggak, ketika ijazah dibagikan tidak ada satupun itikad melunasi dari orang tua siswa, "tandasnya.

Adanya kejadian tersebut. Prima Pribadi, ketua Laskar Merah Putih ( LMP ) Marcab Kabupaten Ciamis angkat bicara. 

Menurutnya, apapun alasanya pihak sekolah atas adanya dugaan pungutan akhir tahun sebesar 950 ribu, biaya semester 5 sebesar 75 ribu dan biaya perpisahan 60 ribu. 

Hal tersebut jelas melanggar peraturan Permendikbud nomer 75 tahun 2016, Disana secara jelas tertulis antara perbedaan pungutan dan sumbangan, "Katanya. 

Ia menjelaskan,  pungutan pendidikan, yang selanjutnya disebut pungutan adalah: Penarikan uang terhadap peserta didik atau Orang tua/ walinya yang bersifat wajib, mengikat, nominal yang ditentukan dan jangka waktu pemungutan pun ditentukan. 

Sementara, bentuk sumbangan itu akan berlaku bagi siswa atau orang tua siswa yang mampu dan nominal pun tidak ditentukan, "Terangnya.

Apalagi dalam masa - masa Pandemi Covid 19 sekarang ini, hampir selama dua tahun sekolah tutup total hanya menggunakan sistem daring. Ketika sekolah libur, tentunya pengeluaran alokasi dana BOS yang biasanya dipergunakan untuk ATK ( Alat - Alat tulis) dapat dipergunakan untuk kebutuhan biaya akhir tahun dan semerter, apalagi masalah biaya perpisahan. 

Saya rasa ditahun 2021 tidak ada yang melaksanakan perpisahan seperti tahun - tahun sebelumnya, karena masih dalam masa Pandemi pungkasnya. ( Samsu )

Komentar Via Facebook :