Dalam Talk show Gunem Catur CLN, Ini yang Disampaikan Ketua Abpednas dan Plt Ketua Apdesi Kab Bandung

Dalam Talk show Gunem Catur CLN, Ini yang Disampaikan Ketua Abpednas dan Plt Ketua Apdesi Kab Bandung

CYBER88 | Bandung -- Dalam acara Talk show Gunem Catur bertemakan “Menakar Masalah yang Dihadapi Kepala Desa Terpilih dan Mantak Kades, Pasca Pilkades serentak 2021 di kabupaten Bandung” yang digelar Kantor Berita CLN di aula Desa Sekarwangi, Soreang Bandung, (25/11) Firmansyah Lesmna S.Ip, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Bandung menguraikan peran fungsi BPD.

Kata Firman, BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis dan penting dalam tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa. Tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa merupakan kegiatan utama penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam memenuhi pelayanan bagi segenap masyarakat yang ada di Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Lebih-lebih sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Firman Menjelaskan, BPD mempunyai tugas, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Baca Juga : Pengamat Sosial Pedesaan: Kepala Desa Terpilih Mesti Dapat Perlindungan dari Pemerintah

Terkait pelaksanaan pilkades serentak tahun 2021 yang dihelat beberapa waktu lalu dengan berpedoman pada  Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades dimasa Pandemi, Kata Firman, terjadinya Transisi di pemerintahan desa. 

“Mayoritas Kepala desa dijabat oleh Pjs dari Kecamatan, “Katanya
 
Namun demikian, lanjut Firman, Pilkades serentak tahun 2021 dapat terlaksana dengan sukses.

Adanya permasalahan hukum pada Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Bandung, menurut dia, itu hanya sebagian kecil. Artinya secara keseluruhan, para kepala desa sudah memahami regulasi dan sadar hokum.

Firman pun mengungkapkan, pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD terus melakukan upaya sadar hukum dengan melakukan pelatihan pelatihan.

Baca Juga : Bung LG Buka Kegiatan Talk Show Gunem Catur

Sementara itu, Dedy M Bram, Plt Ketua Apdesi Kabupaten Bandung mengatakan, Apdesi akan turun ketika ada permasalahan yang terjadi pada Kepala Desa.

Ia mengungkapkan, selama dirinya menjabat dua periode sebagai kepala desa dan kini masuk ke periode ketiga, Ketika menjalankan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang undangan tidak pernah ada masalah.  

Meski demikian, sebagai kepala desa, Tambah dia, tentunya harus sadar hukum dan tidak membuat kesalahan yang disengaja serta memahami regulasi supaya tidak tersandung kasus hokum karena kesalahan administrasi. (*Edwin)

Komentar Via Facebook :