Yerry Sebut Proyek Siluman pada Pekerjaan Bronjong Tanpa Papan Informasi

CYBER88 | Jayapura -- Ketua LSM WGAB Provinsi Papua Yerry Basri Maak, SH., Mengatakan, Proyek penanganan longsoran yang berada di jalan alternatif, belakang kolam buaya Entrop kota Jayapura, yang kini sedang dikerjakan diduga kuat Proyek Siluman.

"Ternyata benar adanya, proyek pembuatan Bronjong dan Box kalter yang mulai dikerjakan awal januari lalu hingga bulan maret ini, belum juga terlihat adanya papan informasi yang dipancang agar bisa dilihat oleh publik, "Kata Yerry saat meninjau langsung ke lokasi proyek, Senin (28/3/2022).

Yerry mengungkapkan, bahwa dirinya sudah dua kali turun ke lokasi proyek guna memperoleh keterangan alasan tidak dipancangnya papan informasi.

"Ia pun dengan tegas mempertanyakan Pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk menangani pekerjaan ini.

"Kenapa sampai bisa mengabaikan papan informasi proyek yang menjelaskan ada kegiatan penanganan longsoran yang sumber anggarannya dari negara? "ujar Yerry.

Ketua LSM WGAB ini meminta pada pihak pelaksana untuk mematuhi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Dia juga menjelaskan bahwa terkait hal ini ada juga Peratuaran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Mengapa semua ini bisa disengaja, ada alasan apa yang membuat pihak  PU dan Kontraktor enggan memasang papan informasi," tanya 
Yerry.

Sebelumnya, keterangan yang diperoleh dari beberapa pekerja yang ada dilokasi mengatakan bahwa sudah ada beberapa wartawan yang menanyakan tentang papan proyek, tetapi pihak penanggung jawab menyampaikan bahwa dalam waktu dekat papan proyek akan dipasang. Namun ternyata sampai saat ini masih belum terlihat papan informasi dimaksud.

Hal ini jelas dapat memicu spekulasi dan respon publik terhadap Pihak-pihak yang dipercayakan menangani  kegiatan proyek tersebut.

"Inikan sangat aneh, kok Pekerja dan juga Mandor tidak mengetahui nama perusahan sebagai pihak ketiga, nama Konsultan Pengawasnya dan Pelaksana proyek. 

Mandornya hanya tahu nama PPTKnya saja, pak Elias Komba. 

Cuma yang sangat saya sesalkan adalah, kalau ini proyek penunjukan langsung karena bencana dan kalau kegiatannya dibiayai pihak perusahan, tetapi pengembaliannya pasti dengan uang negara. Entah APBN, APBD, DAK, atau DAU, jelasnya uang negara. 

Jadi intinya yang namanya proyek yang dibiayai negara harus transparan, jangan ditutup-tutupi seperti ini. Sangat aneh masa pekerja dan mandor semua tidak tahu, jelas ini bisa kita kategorikan proyek siluman," kata Basri dengn kesal.

"Hal-hal kecil yang disepelehkan seperti inilah yang sering berpotensi merugikan negara jika tanpa kontrol dan pengawalan yang ketat," tambahnya.

Jumat siang 25 Maret, awak media dan LSM mendatangi kantor PUPR Provinsi Papua Bidang Bina Marga, bermaksud bertemu Elias Komba selaku PPTK yang menangani pekerjaan tersebut, namun dia tidak berada di tempat. 

Dihubungi via WhatsApp, Elisa Komba seolah tak menggubris.

Yerry pun berharap kepada semua pihak yang terlibat, dalam hal ini Pihak Dinas PUPR Provinsi Papua dan juga Pihak Perusahan, agar dapat menjunjung tinggi Azas Transparansi Publik.

Baik pada pekerjaan dengan pagu yang besar, ataupun pekerjaan dengan volume kecil,  transparansi publik harus  diperhatikan. 

Mengingat bukan uang pribadi agar bisa seenaknya digunakan, tanpa mempedulikan hukum yang mengontrol kebijakan penggunaan Keuangan Negara," Pungkas Yerry. (NDO)