HMI Jawa Barat: Pengadaan Kalender DPRD Jabar 3M Terindikasi Korupsi

CYBER88 | Bandung -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jawa Barat angkat suara perihal pengadaan kalender DPRD Jawa Barat senilai 3 Milyar. 

Baca Juga: Pengadaan Kalender DPRD Jabar Rp 3 M, Aktivis HMI Jawa Barat: Tidak Bermanfaat!

Dalam laman SIRUP LKPP, pagu pengadaan kalender ini terdiri dari 15 mata anggaran, disesuaikan dengan jumlah dapil di Jabar, yakni 15 dapil. Masing-masing mata anggarannya sebesar Rp 200 juta. Dikalkulasikan dengan total dapil, maka total anggaran pengadaan kalender untuk DPRD Jabar mencapai Rp 3 miliar. 

"HMI mengecam bahwa DPRD Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi masyarakat yang masih berada dalam situasi pemulihan pandemi dengan menganggarkan anggaran yang begitu fantastis dengan minimnya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, serta mengendus adanya penyelewengan anggaran," ucap Firman Nasution, Ketua Umum HMI Badko Jawa Barat dalam keterangan tertulis di Bandung, Selasa (19/04/2022). 

HMI Badko Jawa Barat menyoroti pengadaan tersebut dengan adanya indikasi penyelewengan anggaran, setelah dilakukan penelusuran melalui laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat.

"HMI Badko Jawa Barat menelusuri anggaran pengadaan kalender senilai Rp 3 miliar itu tak tercantum di laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat. Saat dilakukan penelusuran, tak ada anggaran-anggaran yang muncul dengan kata kunci 'kalender'," tegasnya. 

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Padahal diketahui dalam keterangan laman SIRUP LKPP pagu anggaran pengadaan itu tercantum dengan metode pemilihan secara pengadaan langsung atau penunjukan langsung (juksung).

Sementara di LPSE, semua paket pengadaan baik itu melalui metode tender, penunjukan langsung hingga pengadaan darurat tercantum seluruhnya di laman pengadaan barang atau jasa secara elektronik milik pemerintah tersebut.

"Kemudian kami pun menyoroti indikasi praktik penyelewengan dalam proses pengadaan tersebut, dimana setwan DPRD Jabar langsung memberikan ke anggota dewan untuk pengadaannya," ungkapnya. 

"HMI Badko Jawa Barat menegaskan, akan meminta keterangan secara tertulis kepada DPRD Jawa Barat dan jika ditemukan adanya indikasi kecacatan administrasi serta penyelewengan anggaran, maka HMI Badko Jawa Barat akan membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum," pungkasnya. [RM]