Pengadaan Kalender DPRD Jabar Rp 3 M, Aktivis HMI Jawa Barat: Tidak Bermanfaat!

CYBER88 | Bandung -- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggarkan Rp 3 Miliar untuk pengadaan yang dibagikan ke 15 daerah pemilihan (dapil) di Jabar yang dimanfaatkan mulai Februari 2022 hingga akhir Desember 2022.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Badko Jawa Barat mengecam ulah DPRD Jabar tersebut usai menganggarkan pengadaan kalender senilai Rp 3 miliar. DPRD Jabar pun disebut tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai.

"menagnggarkan 3 Miliar untuk pengadaan kalender tidak tepat ditengah kondisi pandemi yang belum usai dan ini sudah jelas pemborosan anggaran. Pertanyaannya sekarang, anggaran sebesar ini pemanfaatannya untuk apa?," kata Ramdan Maulana, Ketua Bidang Politik dan Demokrasi HMI Badko Jawa Barat dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Jum’at (15/4/2022).

Ramdan mengecam tindakan para anggota DPRD Jabar yang memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Padahal menurutnya, banyak hal bermanfaat dengan anggaran 3 miliar tersebut yang bisa dilakukan dan masyarakat merasakan manfaatnya secara luas.

"Kami mengecam dan kenapa harus kita yang mendanai hal yang kebermanfaatan minim bagi masyarakat. Saya kira ini tidak etis ditambah kita minim merasakan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD Jawa Barat," tegasnya.

Apalagi kata dia, pengadaan kalender ini kental dengan muatan politik terutama menjelang Pemilu 2024. Anggaran pengadaan tersebut malah akan menguntungkan anggota DPRD dan tak memberikan dampak positif apapun untuk masyarakat Jawa Barat.

“Kita tahu saat ini masyarakat dalam keadaan yang serba sulit, dihadapkan kepada situasi pandemi dan harga-harga kebutuhan pokok yang naik tinggi. Daripada anggaran 3 Miliar tersebut digunakan untuk pengadaan kalender, lebih baik digunakan untuk memberikan bantuan minyak goreng, lalu dibagikan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan dampak kebermanfaatan secara langsung," imbuhnya.

"Disitulah poin saya pikir bahwa anggota DPRD Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis, karna mereka mengedepankan kepentingan mereka untuk bertarung di 2024 dibanding dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Mengeluarkan budget begitu besar untuk mereka (anggota DPRD) bertarung di 2024 adalah hal konyol ditengah situasi pandemi,

Kita tahu, karena COVID-19 banyak anggaran publik dipangkas dari mulai pendidikan dan infrastruktur. Tapi ini kenapa anggarannya sepertinya untuk kepentingan pemilu mereka, manfaat bagi masyarakatnya dimana?," ujarnya.

Anggaran fantastis pengadaan kalender ini pun harus menjadi catatan serius bagi DPRD Jabar. Selain sudah terlanjut diserap, DPRD wajib menunjukan kinerjanya kepada masyarakat usai melakukan pemborosan anggaran tersebut.

"Masa semua harus keluar dari kita, tunjangan mereka kan sudah besar-besar. Tapi karena ini sudah terjadi, sudah diserap, saya mendorong pengadaan kalender ini harus di evaluasi. DPRD Jawa Barat harus lebih efektif lagi jika menganggarkan kegiatan itu dan orientasinya adalah kebermanfaatan untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. [DPA]