Dekopinwil Jawa Barat Lakukan Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 

Dekopinwil Jawa Barat Lakukan Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 

CYBER88 | Bandung -- Dewan koperasi Indonesia wilayah Jawa Barat (Dekopinwil Jabar) yang dinahkodai oleh Nurodi SE, pasca putusan Mahkamah Agung per November 2021 langsung melakukan audiensi ke beberapa partai politik yang ada di Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna membangun kemitraan dan kerjasama serta mensinergikan sekaligus mensikronisasikan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

Seperti yang dilaksanakan hari ini, Selasa (21/6), Dekopinwil Jabar beraudiensi dengan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang diterima langsung oleh Badan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan (BPEK) di kantor DPD PDI PERJUANGAN Jawa Barat Jl Pelajar Pejuang 45 no.1 Bandung, dihadiri dari unsur pengurus wakil ketua DPD PDIP Jabar Dr.Bertha dan Pengurus BPEK Kevin (Ketua) Edi (sekretaris) dan Yakimsa (Bendahara) dan pengurus lainnya. 

Audiensi ini dilakukan juga sebelumnya oleh Dekopinwil Jabar dengan  beberapa partai lainnya di Jawa Barat. 

Ketua Dekopinwil Jabar Nurodi.SE, mengatakan, hal ini dilakukan untuk memperkuat jati diri koperasi baik ekonomi maupun sosial politik sebagai gerakan ekonomi rakyat. Serta, membangun kerjasama serta mensosialisasikan koperasi dan mendorong (RUU) rancangan undang undang perkoperasian Indonesia yang saat ini sedang di bahas agar lebih cepat karena UU koperasi 25/1992 sudah harus segera disempurnakan lagi dengan perkembangan era digitalisasi.

Yakimsa, salah satu pengurus melihat bahwa perkembangan perkoperasian saat ini masih jauh dari harapan terutama antar institusi kelembagaan baik pemerintah dan masyarakat koperasi serta  dunia pendidikan koperasi Indonesia agar gap antara Kemenkop, pendidikan koperasi Indonesia (IKOPIN university) dan gerakan koperasi Indonesia (Dekopin) diharapkan lebih baik lagi untuk membangun perkoperasian kedepan untuk lebih sinergi sesuai harapan amanat kongres koperasi pertama di kota Tasikmalaya tahun 1947. tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Kevin, Ketua BPEK DPD PDIP Jabar menyambut baik adanya kerjasama kemitraan dengan Dekopinwil Jabar dan akan lebih manfaat kalau paltform digitalisasi baik koperasi dan UKM dan E-kraf menjadi keharusan berbasis digitalisasi untuk percepatan koperasi dan  UKM naik kelas yang ada dijawa Barat khususnya. 

Menurut Dr.Bertha, salah satu pengurus DPD PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif kemitraan dan  kerjasama kedepan bisa saling mengisi antara fungsi dekopinwil sebagai edukasi, advokasi dan fasilitasi  demi membangun ekonomi kerakyatan melalui edukasi dan program digitalisasi yang ada di BPEK DPD PDIP Jabar.

Menurut Nurodi ketua Dekopinwil Jabar versi Ketua umum Sri Untari, berdasarkan hukum positif (i) bahwa pemilihan Nurdin Halid sebagai ketua umum DEKOPIN dengan melalui perubahan anggaran dasar Dekopin dan langsung memberlakukan perubahan tanpa pengesahan pemerintah adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden No.6 Tahun 2011 tentang pengesahan Anggaran dasar dewan koperasi Indonesia dan UU No.25/1992 tentang perkoperasian yaitu Munas Dekopin yang memilih Sri Untari Bisowarno sebagai ketua umum DEKOPIN periode 2019-2024. 

“Sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 487 K/TUN/2021, merupakan wujud nyata peran pemerintah dalam penyelesaian persoalan legalitas kepengurusan Dekopin, Mendorong organisasi partai politik agar kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah aeauai tingkatanya baik diprovinsi maupun daerah perlu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung No. 487 K/TUN/2021 yang menolak kasasi Nurdin Halid akan semakin memperkuat sikap pemerintah mengambil kebijakan Tata Usaha Negara untuk melegitimasi Kepengurusan Sri Untari,” ujarnya.

Dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum demokratis dan menghindari upaya pemaksaan kehendak, dalam penyelenggaraan perkoperasian hal ini di Disampaikan Yakimsa Ahmad dalam audiensi dekopinwil Jabar dengan BPEK DPD PDI Perjuangan Jawa Barat,” tambahnya. (*)

Komentar Via Facebook :