Untuk Keamanan, Dinas PUPR Karawang Harus Bisa Memproteksi Diri Dari Pemborong Titipan Anggota DPRD

CYBER88 | Karawang - Seriusnya langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dalam melakukan penyelidikan dugaan penyalah gunaan program aspirasi oleh terduga beberapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, bukan hanya pada sebatas Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Keterangan (Pulbaket) pada pihak - pihak yang ada korelasinya dengan aspirasi.

Beberapa hari yang lalu kalangan awak media mendeteksi kabar, adanya uji petik ke beberapa titik proyek yang pernah diusulkan melalui mekanisme Pokok - Pokok Pikiran (Pokir) dari hasil serapan aspirasi atau penjaringan usulan dari masyarakat.

Meski menurut Gunawan Haristandi, sebenarnya hal demikian tidak begitu terlalu penting untuk dilakukan. Karena yang menjadi sorotan permasalahan adalah dugaan jual beli paket proyek yang diduga dilakukan oleh beberapa terduga oknum anggota DPRD Karawang dengan terduga pemborong.

"Sebab pada tayangan beberapa pemberitaan media massa, sempat memuat pemberitaan statement dari salah seorang advokat yang ditunjuk oleh pemborong, karena merasa telah memberikan sejumlah uang ratusan juta, tapi paket proyek tak kunjung diberikan. Hingga berujung adanya upaya hukum berupa somasi," ulasnya, Selasa (16/8/2022).

Selanjutnya Gunawan menjelaskan, tidak berselang lama, ada salah satu anggota DPRD Karawang yang dengan terang - terangan mengakui telah menerima Rp 50 juta dengan menjanjikan akan memberikan paket proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun setelah sekian lama, apa yang dijanjikannya kepada pemborong, juga tidak dipenuhi. Sehingga mengakui harus mengembalikan uang itu. 

"Jadi, dalam konteks ini bukan menguji kelayakan perihal kualitas pekerjaan, tapi lebih kepada persoalan dugaan gratifikasi atau bahkan dugaan suap menyuap untuk mendapatkan proyek APBD II Karawang," tandasnya

Masih menurut Gunawan, "Hanya saja, langkah Kejaksaan Karawang dengan melakukan uji petik ke lapangan juga tidak bisa disalahkan. Bisa jadi ada langkah dan strategi lain untuk mengungkap permasalahan yang sedang ditangani. Sebab dalam hal pengungkapan suatu dugaan tindak pidana, mereka sudah sangat ahli,"

"Namun pada aspek lain, perihal program pembangunan yang menjadi usulan aspirasi kalangan anggota DPRD Karawang untuk Tahun Anggaran 2022 mulai dipertanyakan. Karena berdasarkan informasi yang beredar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), enggan menerima pemborong yang diduga titipan anggota Dewan," terang Gunawan

Untuk hal ini, saya patut mengapresiasi sikap Dinas PUPR Karawang, "Memang sudah seharusnya begitu. Seperti yang kita ketahui bersama, dari beberapa acuan regulasi berupa Undang - Undang MD3, Peraturan Pemerintah, sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tidak ada satu pun klausul yang menerangkan dan melegalkan anggota Dewan bisa intervensi dalam menentukan pemborong,"

"Meski demikian, kalau ada yang terus mendesak dan memaksa. Tinggal minta surat pengantar sebagai bentuk rekomendasi atau memo dari anggota Dewannya. Itu penting dilakukan, untuk memproteksi keamanan Dinas PUPR Karawang," ujarnya

Mengakhiri pendapatnya, Gunawan mengatakan, "Apa bila dikemudian hari menjadi permasalahan hukum, setidaknya Dinas memiliki dasar memberikan pekerjaan terhadap pemborong titipan anggota Dewan. Ya meski pun dalam hukum, katanya ada pasal turut serta membantu? Yang artinya, ketika mengakomodir rekomendasi tertulis, tetap saja Dinas dianggap terlibat,"