Kadis PU Irving Masih Tak Berkomentar, Anak Korban Tewas Laka Menunggu Etika Baik Pemkab Siak

Bupati Siak Alfedri, Irving Kepala Dinas PU Siak dan korban tewas laka lantas (ist/int)

CYBER88 | Siak - Kepala Dinas PU dan Tarukim Siak, Irving saat ditemui di kantornya belum bersedia berkomentar, terkait tewasnya seorang warga akibat jalan rusak beberapa hari lalu. Senin, (22/08/22).

Rangga, salah satu anak korban dan juga warga Kecamatan Bunga Raya meminta Pemerintah Kabupaten Siak bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas yang menimpa ayahnya, Supriadi (46) hingga meninggal dunia.

BACA JUGA  Alfedri dan Irving Diminta Tanggung Jawab Kepada Korban Tewas Laka Lantas Akibat Jalan Rusak

Kepada wartawan, Rangga meminta Kadis PU dan Tarukim Siak, bertanggungjawab secara moral atas musibah yang menimpa ayahnya dikarenakan jalan rusak di Jalan Baru, Sei Mempura, Siak, Sabtu (6/8).

"Saya meminta agar Pemerintah Kabupaten Siak, bertanggungjawab secara moral tentang masalah kematian ayah saya, yang diakibatkan jalan rusak di Jalan Baru Dayun, yang terjadi pada Sabtu (6/8) malam. Kiranya bapak Bupati mendengarkan aspirasi kami masyarakatnya," ungkap Rangga, Senin (15/8/2022) lalu.

Rangga mengatakan, ayahnya meninggal dunia setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Sutan Rafian, Kecamatan Siak Indrapura, Siak.

BACA JUGA  Jalan Rusak di Dayun Tewaskan Satu Orang, Kinerja Kadis PU dan Bina Marga Siak Dipertanyakan

"Luka serius pada bagian kepala ayah saya, sehingga tidak lagi tertolong pak," kenang Rangga.

Seperti diberitakan sebelumnya, infrastruktur di Jalan Baru, Kelurahan Sei Mempura, Kecamatan Mempura, Siak, sungguh memprihatinkan. Akibat jalan berlubang itu, salah seorang warga bernama Supriadi (46) warga RT 002 RW 004 Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, meninggal dunia akibat kecelakaan saat melintas di Jalan Baru Dayun, Sabtu (6/8/2022) pada pukul 20.50 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, kejadian bermula 1 unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 5866 SB yang di kendarai oleh Supriadi, datang dari arah Dayun hendak menuju ke arah Siak dengan kecepatan sedang. Lalu sesampainya di TKP, pada saat melewati jalan yang rusak dan berlubang korban tersebut oleng dan hilang kendali, kemudian terjatuh di badan jalan yang mengalami rusak dan berlubang. Korban mengalami benturan pada bagian kepala. Pada hari Minggu (7/8/2022), korban akhirnya meninggal dunia. 

Warga sekitar lokasi kejadian menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah Kabupaten Siak, dikarenakan setelah jatuh korban jiwa akibat jalan rusak, pemerintah melakukan penimbunan pada jalan berlubang itu.

"Jalan itu berlubang dan rusak. Dan nggak ada penerangan jalan. Itulah, setelah jatuh korban baru diperbaiki jalan itu. Bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Siak ini ? Harus ada nyawa yang melayang, maka jalannya diperbaiki," kata warga setempat sambil meminta namanya tidak disebutkan. 

Bupati Siak Drs Alfedri saat dikonfirmasi juga tidak berhasil.

Kepala Dinas PU dan Bina Marga Siak Irving saat dikonfirmasi tidak berhasil. 

Tommy FM, S. Kom., S.H selaku ahli hukum yang pernah menggugat salah satu perusahan sawit milik pemerintah ini kembali ambil sikap dan suara perihal permintaan anak dari almarhum Supriadi yang hingga saat ini masih tidak dipedulikan Pemkab Siak Alfedri 

Melalui wawancara langsung di kantornya, Tommy menyampaikan," memalukan apabila pejabat publik yang awalnya mengemis ke masyarakat untuk dipilih namun tidak peduli disaat masyarakat meminta dan menjerit keadilan. 

Nyata yang alami laka lantas tewas akibat jalan berlubang bukan karena laga kambing atau di serempet dari belakang. Namun hingga detik ini, pihak Pemkab Siak dibawah asuhan Bupati Alfedri tutup mata tutup telinga. Sama sekali tidak mencerminkan perilaku dan pengenyam adat Bumi Melayu," tukasnya saat kembali membaca berita di portal online.

Penggugat perusahaan Riau Madani ini juga memaparkan ada tindak pidana yang bisa diajukan pihak keluarga kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila kesalahan terjadi di pemerintahan.

"Saya sampaikan bahwa pihak keluarga yang alami musibah yang mengakibatkan kematian, keluarga korban bisa menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah berdasarkan UU No 22 tahun 2009 pada pasal 273 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4.

Sehingga pihak pemerintah daerah tidak lari atau lepas tanggung jawab yang mana mungkin akibat lalai tidak ada perawatan jalan hingga memakan korban jiwa atau ada indikasi korupsi dalam pengadaan proyek jalan sehingga bahan baku mutu dibawah spek yang ditetapkan," bebernya dengan wajah kesal.