Waketum MUI Angkat Bicara Soal Penyesuaian Harga BBM

CYBER88 | Jakarta -- Pemerintah menyebut jika anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembengkakan tersebut terjadi apabila harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar tak mengalami kenaikan, ungkapnya.

“Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan harga BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan,” kata Sri Mulyani kepada awak media Selasa (23/8/2022).

Adanya pandangan sebagaian masyarakat menilai kenaikan harga BBM mencekik masyarakat, dan dikatakan apabila harga BBM naik sebanyak 1 juta warga miskin bertambah dalam setiap adanya kenaikan harga BBM.

KH. Marsudi Syuhud Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyikapi soal penyesuaian BBM Subsidi menurut perspektif Islam. Bahwa sesungguhnya membangun sebuah negara itu merupakan suatu keharusan suatu kewajiban, membangun infrastruktur alam di Indonesia.

Membangun kemaslahatan bangsanya, yakinkanilah ketika anda seorang pemimpin atau Presiden akan membuat sebuah kebijakan, itu adalah pilihan yang terbaik, keinginan dan kebutuhan pemimpin ketika tidak terbatas.

Ketika subsidi dinikmati oleh sekelompok orang yang punya mobil, sementara di sisi lain ada masyarakat ketika kena krisis Covid-19 dan terimbas krisis perang. Sehingga kondisi ini akan menambah orang yang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Kebijakan penyesuaian ini agar APBN dapat di posting yang lebih aslah (membutuhkan), untuk yang lebih rentan. Ketika tidak dinaikan, minyak itu dikonsumsi oleh kelas menengah keatas, sedangkan yang berbahaya adalah masyarakat kelas bawah (yang memang lebih membutuhkan), “tandas Marsudi.

“Jadi, Presiden itu harus membuat kebijakan untuk menolong orang yang lebih banyak membutuhkan kebutuhan pokoknya untuk hidup. Ketika masyarakat sudah punya mobil referensinya, mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan makan,

Maka, sudah seharusnya pemimpin memgambil kebijakan yang lebih maslahah,” ungkap KH Marsudi Syuhud di dalam acara Menakar Efek Domino Penyesuaian Harga BBM di CNBC TV dalam acara Profit, Jumat (02/09/2022).

Masih menurut Marsudi, keuangan APBN negara saat ini dibebani dengan adanya angka subsidi BBM yang juga cukup besar, diantaranya untuk subsidi energi, karena memang menyikapi dari gejolak ekonomi global. Adakah sebetulnya hal ini sudah tepat ketika pemerintah mementingkan dengan menahan harga BBM, sementara disisi lain sebetulnya APBN kita juga tergerus.

“Dengan adanya konflik dan adanya krisis Covid-19, faktanya bahwa BBM Global price BBM naik. Nah, sekarang subsidi itu pantasnya di mana, ketika kita sudah memilih mana yang lebih aflah. Sehingga yang lebih maslahah yang lebih baik untuk orang banyak,

Itulah pilihan kebijakan karena pada intinya manatul ikhtisar Islami bahwa sesungguhnya inti ekonomi dalam ekonomi Pancasila yang berketuhanan itu adalah kemaslahatan. Mengambil kebijakan yang terbaik,” tegas KH Marsudi Syuhud tokoh NU yang aktif merespon berbagai persoalan bangsa baik isu nasional maupun internasional itu.

Sedangkan terkait rencana pemerintah sudah memutuskan untuk membagikan Bansos senilai 24.17 triliun, apakah angka ini juga menjadi ideal untuk menolong masyarakat terutama yang paling terdampak.

Marsudi Syuhud yang saat ini menjadi anggota Global Peace Foundation menambahkan, sehubungan rencana kenaikan harga BBM dan menyiapkan dana Bansos tambahan dampak kenaikan BBM senilai 24,17 triliun.

"Nah, kalau Apple to Apple dipindahkan kepada yang lebih bermanfaat, yang terpenting pemerintah harus melihat kebutuhan, keinginan dengan sumber daya yang terbatas. Untuk menolong rakyat yang dibawa garis kemiskinan," tandasnya. [Red]