Realisasi Dana BOS di SDN 4 Gunung Agung Dinilai Tidak Transparan

CYBER88 | Tubaba -- Penggunaan dana BOS afirmasi di SDN 4 Gunung Angung disoal beberapa pihak lantaran diduga terjadi Mark up anggaran dan kurang transparan.

Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya pada Kepala Sekolah yang merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Suhartini, Kepala Sekolah SDN 4 Gunung Angung menjelaskan bahwa dana yang diterima pihak sekolah dipergunakan untuk membeli sarana pendidikan yang diperuntukan dalam kegiata belajar mengajar siswa di sekolah.

"Dana afirmasi yang diterima di sekolah kami pada tahun 2019 sebesar Rp 52 juta yang diprioritaskan untuk 14 siswa, "Kata Suhartini di kediamannya pada awak media, Sabtu (24/9/2022). 

Sebelumnya, Tim mendatangi kantor Kepala Sekolah, namun entah apa alasannya, Suhartini menolak untuk konfirmasi di kantornya.

Suhartini pun menjelaskan terkait dana BOS Reguler yang diterima oleh pihak sekolah yakni sebesar Rp.60 juta.

"Untuk dana BOS kinerja pada tahun 2020 sekolah kami menerima dana sebesar  Rp 60juta. Dana tersebut kami pergunakan untuk membiayai operasional sekolah juga membeli peralatan sekolah," Kata dia.

Yang jelas, untuk menunjang sarana prasarana dalam kegiatan belajar mengajar dalam sekolah kami," Imbuhnya.

Lanjut Suhartini, terkait dana BOS afirmasi dibelikan iPad untuk sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK ).

Namun, berapa jumlah yang dibeli, ia mengaku lupa berapa jumlah yang dibeli karena nota pembelanjaannya sudah tidak ada.

Jumlah dana yang digunakan pun, Suhartini mengaku lupa. Begitupun katanya bendahara juga lupa.

"Berapa jumlah dana  yang digunakan untuk membeli saya lupa begitu juga bendahara kami juga lupa," Ucapnya dengan nada seolah gugup.

Menyikapi hal ini, salah satu pengamat pendidikan berharap, pengelolaan dana BOS jangan dikotak Katik oleh para oknum.

Ia pun meminta kepada LSM dan para Jurnalis untuk terus memantau dan menjadi kontrol dalam pengelolaan dana pendidikan.

Pada pihak terkait dan aparat penegak hukum, ia meminta kalau memang terjadi dugaan penyimpangan di SD tersebut, harus melakukan kroscek. (A.Gun).