Dikonfirmasi Terkait Pengelolaan Banprov yang Dinilai Warga Tak Transparan, Kades Babakan Koreo Blokir WhatsApp Wartawan

CYBER88 | Majalengka – Pasca penerimaan bantuan keuangan melalui Banprov, sejumlah warga di Desa Babakan Kareo, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menuntut keterbukaan kepada pemerintah desa, Selasa (13/12).

Keingintahuan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola bantuan sosial masyarakat secara fisik dan nonfisik menjadi suatu kewajaran, yang juga sebagai bentuk transparansi.

Beberapa warga yang berkediaman tak jauh dari Kantor Desa Babakan Kareo menyampaikan kepada Cyber88, sebagai warga yang menjadi target bantuan pemerintah memiliki hak atas keterbukaan pengelolaan anggaran tersebut. Dimana, nantinya anggaran harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran.

Bantuan tersebut, menurut warga, berawal dari hasil kemufakatan bersama antara pihak desa dan tokoh masyarakat, yang terdiri dari Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), Tunjangan Penghasilan BPD, Bantuan Keuangan operasional Posyandu, dan bantuan lainnya yang tertuang dalam Pergub Jawa Barat nomor 8 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Belum sempat terkonfirmasi, Kades Nanang menutup akses informasi dengan memblokir kontak Whatsapp Cyber88. Namun, dengan kontak lain, Nanang menjawab dan mengarahkan untuk menanyakan perihal Banprov kepada Sekretaris Desa.

Kedua kalinya, belum sempat terkonfirmasi, Sekdes Babakan Kareo pun turut memblokir kontak Whatsapp Cyber88. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa memilih bungkam. [Tatang]