Menjawab Problem Lingkaran Setan dengan Pajak

Beni Pettipelohi seorang Pemerhati Kebijakan Pemerintah dan juga pegiat sosial kemasyarakatan

CYBER88 | Jakarta - Rilis RAPBN 2023 telah beredar di kalangan tertentu, dan sejumlah pengamat merespon dengan pendekatan serta sudut pandang berbeda.

Perbedaan sudut pandang dapat terlihat terutama pada besaran pajak senilai 70% dari total penerimaan negara dalam postur APBN 2023 tersebut. Rabu, (18/01/23).

Tak banyak yang tahu bahwa sejak era Soeharto dengan Orde Barunya, dan berlanjut hingga saat ini, Indonesia bisa membangun bukan dari surplus pendapatan atas pengeluaran. Karena faktanya pendapatan tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Jadi, tanpa hutang, pembangunan tidak akan pernah bisa berjalan.

Untuk menelusuri hal itu, Cyber88 menemui Beni Pettipelohi seorang Pemerhati Kebijakan Pemerintah dan juga pegiat sosial kemasyarakatan.

"Jumlah penduduk terus bertambah. Sementara ekspansi fiskal dibawah angka pertumbuhan penduduk. Fiskal kita tidak lebih dari 10% total APBN. Misal total APBN Rp 100 triliun. Nah ekspansi kita hanya Rp 10 T. Yang Rp 90 T habis untuk bayar gaji , bayar hutang, dan biaya TNI. Itupun yang 10% duitnya dari hutang. Karena tanpa hutang, negara kita tidak bisa melakukan ekspansi. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau APBN tidak ada eskpansi, sementara pertumbuhan penduduk terus bertambah? Maka penduduk Indonesia akan memakan apa pun yang sudah dibangun. Hal seperti itulah yang terjadi di Venezuela," ujar lelaki berdarah Ambon berusia lebih setengah abad ini.

Beni Pettipelohi juga menyampaikan resume dari hasil diskusi dengan sejumlah senior yang ahli di bidangnya masing-masing.

Cara negara membayar utang itu dilakukan dengan skema daur ulang. Dengan kata lain bayar hutang pakai hutang. Mengapa? karena kita tidak punya surplus pendapatan untuk bayar hutang. Coba kita bayangkan, andaikan total hutang pemerintah dan BI serta swasta/BUMN USD 598,7 miliar atau dengan kurs Rp 15.600/USD maka total hutang luar negeri mencapai Rp. 9340 Triliun. Ini mendekati Rp. 10.000 triliun. Apa jadinya kalau SBN global bond kita dicoret oleh market? Ekonomi Indonesia pasti runtuh. Karena kita tidak bisa lagi lakukan skema daur ulang. Nasib seperti itulah yang terjadi dengan Venezuela.

Kemudian, rakyat awam tidak ada yang tahu bahwa cash flow kelancaran pembayaran hutang luar negeri kita berasal dari skema liability management lewat Switch and Cash Tender Offer. Sumber dananya dari hutang melalui Format SEC Shelf Registered itu kan 144 A. Itu money market limited offer dan restriction market yang dikendalikan AS. Lalu apa jadinya kalau kita dicoret dari akses market ini? Maka tak perlu diragukan lagi, karena pasti negara tidak bisa bayar hutang. Default. Itu dampaknya sistemik. Disisi lain kurs rupiah kita ditopang oleh fasilitas REPO line dari The Fed. Kemudian kalau The Fed cabut fasilitas ini, rupiah bisa terjun bebas, dan pemerintah pasti jatuh.

Beni juga memaparkan bahwa Presiden Jokowi terpaksa keluarkan Perppu Cipta Kerja bukannya tanpa pertimbangan yang matang. Karena satu-satunya cara membayar hutang tanpa terjebak dengan skema bayar hutang pakai hutang ya dengan pajak. Pajak itu berasal dari investasi swasta. Dengan adanya investasi maka sektor usaha bergerak, pajak mengalir. Kita bisa bayar hutang dari surplus pajak.

"Nah ini yang akan menjadi tugas presiden berikutnya usai Pilpres 2024 nanti. Yaitu, memastikan debt trap ini dapat diatasi. Sebab jika tidak, sampai mati kita akan terus bergantung kepada asing. Cita-cita Proklamasi untuk menjadikan Bangsa dan negara yang berdaulat tidak akan tercapai. Perlu kejernihan hati, fikiran dan literasi untuk menyikapi kebijakan pemerintah," tutur Beni menutup pembicaraan dengan Cyber88.

Tak banyak yang tahu seperti kata Murray Butler (1862-1947) yang pernah menerima Penghargaan Nobel Perdamaian: "Saya bagi dunia ini dalam tiga kelas. Segelintir orang yang membuat peristiwa; sekelompok besar yang menyaksikan terjadinya peristiwa; dan mayoritas melimpah yang tidak mengetahui apa yang terjadi."