Kebijakan Sexy Atasi Persoalan Sampah, Beni Pettipelohi Beri Pesan Kepada Pemerintah

Kebijakan Sexy Atasi Persoalan Sampah, Beni Pettipelohi Beri Pesan Kepada Pemerintah

Beni Pettipelohi Bersama kru media (ist)

CYBER88 | Jakarta - Merespon berita Cyber88 bertajuk "Peliknya Masalah Sampah: Pelitnya Anggaran Atasi Persoalan Sampah" (Jum'at, 30/12/2022) Beni Pettipelohi, Pemerhati Kebijakan Pemerintah, pegiat sosial kemasyarakatan, dan salah seorang inisiator terbentuknya "Komunitas untuk Indonesia Bersih Sampah 2025" berpendapat: "Sebenarnya urusan sampah tidak terlalu pelik. Asalkan pemerintah mau mengambil kebijakan tepat sasaran untuk mulai mengatasinya," begitu katanya dengan nada datar dalam kesempatan wawancara dengan Cyber88 (Minggu, 8/01/2023).

Seperti diketahui, untuk mengatasi persoalan sampah Pemerintah Pusat sudah cukup progresif dengan menerbitkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017, dan memberikan topping fee Rp 500 ribu per ton sampah bagi tiap-tiap daerah.

Namun hal itu dianggap belum cukup memadai karena Pemerintah Pusat (seharusnya) bisa lebih progresif dengan melihat realita yang sesungguhnya.

"Berdasarkan data dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia bahwa setiap tahunnya Indonesia membutuhkan 7 juta ton plastik. Namun sayangnya, 46% atau sebanyak 3,8 juta ton bahan baku plastik masih diimpor. Masih belum terpikir oleh pemerintah untuk menghemat devisa negara dengan mendorong penguatan kapasitas bank-bank sampah yang ada di seluruh Indonesia agar mampu menjadi pemasok bahan baku daur ulang untuk kebutuhan plastik di Indonesia," ujar Beni.

Tentang Bank Sampah, berdasarkan data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bahwa pada tahun 2021 tercatat ada 11.556 unit Bank Sampah yang tersebar di 363 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Beni Pettipelohi, kebijakan Pemerintah untuk pengelolaan sampah mengarah pada konsep waste to energy. Tapi, sayangnya, pemahaman pemerintah tentang waste to energy sebatas pada teknologi mengubah sampah menjadi listrik. Mengubah sampah menjadi listrik dengan konsep B2B secara bisnis tidak menarik minat investor karena urusan listrik sudah dimonopoli oleh PLN. Dan karena faktor kapasitasnya yang terbatas, pembangkit listrik tenaga sampah keberadaannya cenderung dianaktirikan. Berbeda dengan pembangkit-pembangkit dari (misalnya) Indonesia Power, Pembangkit Jawa Bali atau Paiton serta Pembangkit-pembangkit sejenisnya yang berkapasitas besar.

Kemudian, pemerintah juga jangan sampai ketinggalan informasi, karena di dunia sudah ada teknologi pengolahan sampah yang mampu merubah sampah menjadi Bahan Bakar Diesel dengan Teknologi KDV meskipun investasinya relatif besar tetapi output  yang dihasilkan secara bisnis lebih sexy ketimbang mengubah sampah menjadi listrik.

Sebagai ilustrasi dengan investasi sebesar Rp 2,9 T, teknologi KDV 5000 dengan input sampah 1000 ton per hari dapat menghasilkan Bahan Bakar Diesel berstandar Euro 5 sebanyak 80 juta liter per tahun atau setara dengan 1000 liter per jam.

"Jadi, memang harus ada kebijakan yang terarah dan tepat sasaran, yang sexy, untuk mulai mengatasi persoalan sampah," ujar lelaki berdarah Ambon itu menutup sesi wawancara dengan Cyber88.

Komentar Via Facebook :