Cibers Akan Berkirim Surat Kepada Gubernur DKI Jakarta Untuk Atasi Gelombang Pengangguran di Kecamatan Cilincing

Komunitas Cibers melakukan social mapping ke kawasan Rusunawa Marunda, dan diterima dengan pintu terbuka oleh Ketua RW 011 Kelurahan Marunda Ajid Durohim

CYBER88 | Jakarta - Di bawah bendera organisasi "Cibers" (Cilincing Bersatu), sejumlah intelektual yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, mulai bergerak merespon bermacam dinamika sosial-ekonomi yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat di kawasan itu.

Kamis, 02 Pebruari 2023, setelah beraudiensi dengan Camat Cilincing Anita Permatasari, Cibers melakukan social mapping ke kawasan Rusunawa Marunda, dan diterima dengan pintu terbuka oleh Ketua RW 011 Kelurahan Marunda Ajid Durohim.

Konstruksi sosial-ekonomi pun tergambarkan saat dialog lintas masalah terjadi.

Sekretaris Cibers, Supriyadi, memaparkan ada masalah sangat serius yang dialami oleh begitu banyak warga yang tinggal di Kalibaru dan Cilincing pasca pandemik Covid-19 ini.

"Setelah ekonominya kolaps karena situasi akibat Covid-19, saat sekarang ini mereka malah jadi pengangguran dan kehilangan sumber penghasilan (nafkah) untuk menghidupi keluarganya, karena dihentikannya aktivitas pelabuhan Marunda," ungkapnya.

Ajid Durohim Ketua RW 011 Kelurahan Marunda mengungkapkan hal yang sama.

"Apa yang dialami oleh banyak warga di Kalibaru dan Cilincing, itu juga dialami oleh banyak warga kami di sini, di Marunda. Mereka kehilangan pekerjaannya akibat ditutupnya aktivitas Pelabuhan Marunda. Dan itu tidak terjadi begitu saja. Kami di sini sudah mengidentifikasi adanya kelompok yang selama ini mengatasnamakan warga. Kita akan minta pertanggungjawaban mereka," ujarnya tegas.

Ketua RW 011 Ajid Durohim menambahkan, "Bahkan di forum yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, saya sudah sampaikan, jangan ada lagi pihak pemerintah DKI Jakarta yang mau diundang oleh kelompok itu, dan jangan ada yang mengundang mereka, karena kita akan meminta pertanggungjawaban mereka atas aktivitasnya selama ini yang selalu mengatasnamakan warga. Sekarang, bagaimana tanggung jawab mereka terhadap begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan?"

Dari penelusuran yang dilakukan oleh Cyber88 maka ditemukan dokumen berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda Nomor: AL.308/1/9/KSOP.Mrd/2022, tertanggal 1 Juli 2022.

Isinya perihal Penghentian Sementara Kegiatan Bongkar Muat Pada Terminal PT. Karya Citra Nusantara Di Pelabuhan Marunda.

Terbitnya surat dengan perihal tersebut didasari oleh adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bongkar Muat oleh PT. Karya Citra Nusantara tanggal 17 Juni 2022.

Selain itu, juga didasari oleh adanya Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: AL.026/1 PHB 2022 tertanggal 30 Juni 2022 perihal Pemberhentian Sementara Kegiatan Bongkar Muat Pada Terminal Karya Citra Nusantara Di Pelabuhan Marunda.

Akibat terbitnya dokumen tersebut maka tak terhindarkan lagi: ratusan bahkan (diperkirakan) ribuan orang yang selama ini menjadi tenaga kasar (buruh) bongkar muat pelabuhan -- setelah dihantam badai Covid-19 -- kini menjadi pengangguran, kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya, dan harus menanggung beban kehidupan yang sangat berat dan penuh dengan ketidakpastian padahal kebutuhan perut tak pernah bisa ditunda, bahkan jika untuk alasan sementara.

"Kenapa nggak sekalian dikeluarkan keputusan agar rakyat berhenti mengisi perutnya untuk sementara," ujar Sekretaris Cibers, Supriyadi, dengan nada jengkel.

"Para pembuat keputusan itu tidak benar-benar memahami dengan kondisi masyarakat kecil di bawah, cenderung seenaknya membuat keputusan hanya dengan mendengarkan kelompok yang mengatasnamakan warga tanpa mempertimbangkan nasib buruk yang bisa menimpa banyak orang," tegasnya lagi.

Cibers (Cilincing Bersatu) bertekad untuk menyurati Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar dapat segera mengatasi gelombang pengangguran yang terjadi di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

"Kebijakan seperti itu, yang cuma menambah jumlah pengangguran, adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak bijak. Itu cuma menambah jumlah persoalan dan tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Seharusnya, sebuah kebijakan tidak boleh menyengsarakan rakyat," ujar Rudi Ketua Cibers.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sangat jelas menyatakan: bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.