Ir Ichwanul Ihsan : Riau memiliki dana CSR yang bisa digunakan untuk memperbaiki jalan

Banyak Jalan Rusak, Sijari dan WAG Suara Riau Kritik Kinerja Gubernur

CYBER88 | Pekanbaru -- Kondisi jalan di Riau saat ini banyak yang rusak hingga ada yang rusak parah. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari Simpul Jaringan Riau (Sijari) dan WA Group Suara Riau pada Jumat malam (03/03) di Wareh Kupie Arifin Ahmad, pukul 19.30 WIB. Sabtu, (04/03/23).

Dengan menggelar diskusi tentang persoalan publik dengan menggandeng SMSI Provinsi Riau dan Irwan Nasir Official, dengan tema "Jalan Kita Rusak, Sampai Kapan?"

Menurut Direktur Sijari dan juga admin group WA Suara Riau Ricky Rahmadia, diskusi kali ini sebagai corong keresahan masyarakat atas kondisi jalan yang hampir merata dalam kondisi mengenaskan, sebagai negeri kaya, harusnya tak terjadi.

Namun masyarakat juga harus mengetahui apa hambatan, tantangan dan persoalan yang sesungguhnya, agar masyarakat juga paham dan mengerti, sehingga diskusi liar dan hujatan-hujatan yang tak perlu tidak terjadi. 

"Kita menyadari, masyarakat kita masih kurang dalam literasi dan referensi mumpuni, makanya kita undang para pakar untuk berbicara. Diskusi yang sehat, akan membuat pikiran semakin hebat," tutupnya.

Diskusi ini menghadirikanIrwan Nasir, Ketua DPP Hikatama (Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat) yang juga mantan Bupati Meranti dua periode, yang punya banyak pengalaman di eksekutif.

Juga menghadirkan DR Aidil Haris
akademisi dan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, UMRI, merupakan pengamat ilmu komunikasi yang belakangan viral karena kritikan tajamnya atas kinerja gubernur Riau yang dinilainya tak ada prestasi.

Pemateri ketiga DR H Muhammad Ikhsan, Konsultan Tata Kota dan Dosen Fakultas Teknik, UNRI yang merupakan pakar kontruksi jalan, tata ruang dan tata kota.

Diskusi dipandu moderator Cahaya Makbul Dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.

Ketika DR Muhammad Ikhsan membuka persoalan dengan kebingungan masyarakat tentang tanggung jawab jalan, karena tidak adanya pelabelan jalan, apakah jalan milik kota/kabupaten, provinsi atau tanggung jawab pusat.

Sedangkan DR Aidil Haris, membuka perdebatan tentang komunikasi publik pemerintah yg perlu diperbaiki, dan pemenuhan janji-janji politik yang memang harus disegerakan, namun tak dilaksanakan. Miris sekali dengan kondisi jalan kita yg rusak dan tidak diperbaiki ujarnya.

Sedangkan menurut Irwan Nasir, yang juga Caleg PKB Dapil I, Riau lebih suka membangun bangunan yang mercusuar, lalu tertinggal dan dibiarkan, kosong lapuk.

"Orientasi kita juga kurang dalam membangun jalan, bahkan anggaran lebih kepada orientasi pendapatan yang lain," urainya. 

Disamping itu menurut Irwan, pajak mobil dan BBM jauh lebih tinggi dibandingkan Sumbar dan Sumut, harusnya kita memperoleh kualitas jalan yang sepadan dengan tingginya pajak.

Ir Ichwanul Ihsan mantan Kepala Balai Prasaran Pemukiman Wilayah Riau yang juga hadir mengatakan bahwa jalan provinsi bisa diserahkan menjadi jalan negara, namun seberapa data jalan yang sudah diserahkan kepada pusat, harus tahu itu dan bagaimana kondisi jalan yang diserahkan itu saat ini.

"Selain dana pemerintah, sebenarnya Riau memiliki dana CSR yang bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, rata-rata perusahaan setuju jika dana tersebut digunakan untuk yang lebih jelas dibandingkan untuk sesuatu yang kita semua tahu," ujarnya.

Zulkarnain Kadir yang biasa di sapa Zulkadir, mantan pejabat yang juga pengamat pemerintahan yang ikut menghadiri diskusi mengatakan kita tak pernah dengar bahwa pemerintah daerah belakangan ini ngotot untuk merebut dana infrastruktur dari pusat.

 "Ketika ditolak langsung balik pulang, disamping itu kerasnya, dengan kondisi jalan yang rusak parah, kita malah membangun dengan mewah instansi," ujarnya.