Adanya Indikasi Nepotisme di Pemerintahan Desa Tanjung Betung, Ini Kata BPD

CYBER88 | Kaur, Bengkulu -- Nepotisme dan Kolusi cenderung mengutamakan, menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat sanak keluarga sendiri untuk memegang pemerintahan.

Faktor penyebab terjadinya nepotisme adalah, rasa keserakahan moral dan mentalitas aparat yang buruk, kurangnya pemahaman nilai - nilai spiritual.
Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme adalah bentuk nyata dari pelanggaran sila keempat dari Pancasila.

Adanya indikasi Nepotisme yang terjadi di Pemerintahan Desa Tanjung Betung Kecamatan Kaur Utara dibenarkan Ridianto Ketua BPD Tanjung Betung saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Ridianto menyebutkan bahwa bendahara desanya saudara kandung kepala desa, bahkan kesemua perangkat desa masih anggota keluarga besar kepala desa, 

Terkait hal tersebut, Kepala Desa Tanjung Betung, dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp Jum'at (27/10), tidak menyampaikan apapun.

Sementara terkait adanya dugaan Nepotisme di Desa Tanjung Betung, menurut Asdiarman, Kadis DPMD Kabuoate Kaur, tergantung persoalannua itu sendiri.

"Karna nanti kita mesti pelajari dulu dimana posisi PMD, kapasitasnya. Contoh prangkat desa, itu yang mengangkat Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan dari Camat," Jelasnya melalui Pesan WhatsApp, Jum'at (27/10/2023).

Menurut dia, DPMD tidak punya kekuatan untuk meng-anulir SK itu ketika proses dan prosedurnya telah terpenuhi sesuai aturan dan peran Camat sangat besar dalam hal ini.

"Intinya persoalan pengangkatan perangkat menurut Asdiarman bahwa DPMD tidak berkewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan, karena sangat jelas dalam Undang-undang bahwa yang berkewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan itu adalah Kepala desa, setelah mendapatkan persetujuan camat. tulis Asdiarman di dinding Whatsapp nya.

Sementara, Harika,SE dari Inspektorat Kabupaten Kaur saat dimintai pendapat terkait hal ini melalui pesan WhatsApp Jum'at (27/10) menilai bahwa Nepotisme dalam pemerintahan di desa merupakan salah satu penyebab tidak transparansinya penggunaan Dana Desa.

Kecuali, sambung dia, yang bersangkutan bekerja memiliki kemampuan dan bekerja secara profesional sebagai perangkat desa," Katanya.

Artinya pihaknya sangat memahami tentang dampak daripadanya Nepotisme. Miris jika Nepotisme memiliki lahan subur di bumi sease seijean. 

Semantara dirinya  tak memberikan jawaban ketika ditanya, apa yang di perbuat inspektorat kab.kaur terhadap Nepotisme yang marak di Kaur.

Terkait Nepotisme, sebelumnya, Kamis (26/10), Ketua DPRD Kabupaten Kaur Diana Tulaini, saat dimita pendapat melalui WhatsApp, hingga artikel ini ditayangkan belum memberikan tanggapan. (Riko).