Kasus Intoleran Masih Marak di Masyarakat, ISKA Desak Pemerintah Komitmen Merawat Nilai Kebangsaan

CYBER88 | JAKARTA - Pembubaran prosesi doa rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang di Jalan Ampera, Setu, Tangerang Selatan, Banten, yang dilakukan oleh Ketua RT dan oknum masyarakat mendapat atensi dari banyak pihak, salah satunya adalah Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA).YS.

Ketua Presidium PP ISKA, Luky A. Yusgiantoro mengapresiasi respons dari pihak kepolisian yang telah menangkap 4 orang pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) saat mencoba menghentikan doa Rosario.

"Kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menangkap para pelaku pengeroyokan tersebut. Hal ini harus menjadi catatan kritis bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak berlaku semena-mena terhadap umat beragama lain yang sedang menjalankan ibadah," ujar Luky.

Luky menegaskan, kegiatan beribadah adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling hakiki, serta dilindungi oleh UU dan konstitusi NKRI.

Karena itu, lanjutnya, tidak seorang pun bahkan aparat pemerintah yang bertindak di luar koridor hukum tersebut. Apalagi memprovokasi dan  menghalangi hak asasi yang hakiki ini.

"Kita mempunyai hak dan juga wajib memperjuangkan kebebasan  beribadah,  tanpa kekerasan. Karena setiap kekerasan, perkelahian  fisik, tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, dan lebih sering  menyisakan kebencian dan permusuhan yg berkepanjangan di kemudian hari. Apalagi kalau sampai timbul korban jiwa," ujarnya.

Ia berharap, ke depannya, bila ada kasus pelarangan warga setempat kembali terjadi, tokoh masyarakat harus bisa menjadi penengah yang adil.

"Biasanya dimotori oleh tokoh lokal atau RT/RW, pamong praja setempat. Bisa dengan mengajak bicara, berdialog, harus bersikap adil, jelaskan bahwa ibadah adalah hak setiap warga bangsa yang tidak boleh dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh Pemerintah," himbaunya.

"Para tokoh atau masyarakat juga usahakan mendokumentasi saat-saat berdialog ini bila mereka masih ngotot. Hal ini untuk dijadikan sebagai bahan bukti  di kemudian hari ataupun untuk publikasi. Karena kondisi hari ini, no viral no justice," tandasnya.

Luky juga berharap agar peran tokoh masyarakat dan tokoh agama diperkuat terutama dalam menyampaikan pesan-pesan persatuan dalam merawat nilai kebangsaan di tengah perbedaan.

Presidium Dialog Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa PP ISKA M.M. Restu Hapsari dalam kesempatan terpisah menyatakan sekaligus mendesak kepada pemerintah agar mempertegas secara konsisten nilai-nilai kebangsaan. 

"ISKA mendesak kepada pemerintah, agar mempertegas nilai-nilai kebangsaan secara konsisten. Pemerintah harus antisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama, ormas-ormas serta masyarakat untuk terus memberikan edukasi terkait toleransi antar umat beragama. Jika ada pelaku intoleran, harus diberikan sanksi yang berat," ujar Restu. 

PP ISKA, lanjut Restu, juga menyatakan akan selalu memonitor dan melakukan kerja-kerja edukasi dan kajian, serta pendampingan dalam upaya dan langkah-langkah anti intoleransi di masyarakat. 

"Kami juga akan terus melakukan kerja-kerja edukasi dan kajian serta pendampingan dalam upaya dan langkah-langkah anti intoleransi di masyarakat. Butuh komitmen bersama bagi semua pihak untuk selalu mengakui dan menghormati cara-cara beribadah dan bentuk-bentuk beriman dari berbagai agama dan kepercayaan yang memang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Karena berbagai perbedaan inilah yang justru menjadi kekayaan peradaban bangsa Indonesia," tutup Restu.