Aksi Damai Aliansi Masyarakat Termarjinalkan Kota Cilegon: Sorotan atas Defisit Anggaran Pemkot Cilegon

CYBER88 | CILEGON — Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Termarjinalkan Kota Cilegon menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota Cilegon. Aksi yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 12.40 WIB ini menyoroti defisit anggaran Pemerintah Kota Cilegon, yang menyebabkan sejumlah hak masyarakat belum terpenuhi.

Massa aksi, dipimpin oleh Faturahman selaku koordinator, menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk pembayaran honor bagi guru madrasah, kader posyandu, linmas, serta pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp139 miliar.

Ada pun Tuntutan yang Disampaikan dalam aksi damai sebagai berikut :

Pembayaran honor guru madrasah.
Pembayaran honor kader posyandu.
Pembayaran honor linmas.
Pelunasan utang kepada pihak ketiga.
Penyelesaian utang Pemkot Cilegon sebesar Rp139 miliar.

Aksi ini didukung dengan alat peraga seperti mobil komando, bendera organisasi, spanduk, dan orasi dari berbagai tokoh masyarakat.

Faturahman, dalam orasinya, mengkritik kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy yang dinilai gagal mengelola keuangan daerah, sehingga banyak pihak terdampak, termasuk guru honorer, kader posyandu, dan pekerja konstruksi. Ia juga meminta transparansi dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini sebelum pelantikan walikota baru.

Martin Al Khosim, Ketua Forum Tenaga Guru dan Honorer Provinsi Banten, menyoroti keterlambatan pembayaran honor guru sebagai bentuk ketidakadilan dan kelalaian pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa aksi ini murni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat tanpa unsur politik atau anarkisme.

Perwakilan Pemkot Cilegon yang hadir, termasuk Azis Setia (Plt Asda 1), menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Walikota dan Sekda. Azis menjelaskan bahwa defisit anggaran tahun 2024 menyebabkan tertundanya pembayaran honor. Namun, ia memastikan bahwa seluruh kewajiban akan diselesaikan pada tahun 2025, dengan target pelunasan sebelum pelantikan walikota baru pada Maret 2025.

“Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semua proses pembayaran, baik honor guru madrasah, kader, dan lainnya, akan dilakukan bertahap hingga selesai,” ujar Azis.

Aksi damai ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Cilegon untuk mendesak pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Aliansi juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi lanjutan akan digelar dengan massa yang lebih besar.

Masyarakat berharap, di bawah slogan "Cilegon Baru Bermartabat," pemerintah kota dapat membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada demi kesejahteraan warga Cilegon.